Page 63 - MAJALAH 174
P. 63
KUNKER
penanggulangan kebencanaan.
“Sehingga koordinasi nantinya
akan berjalan lebih cepat.
Keputusan yang cepat di dalam
kondisi krusial dan bersifat final
sangat menentukan perubahan
kondisi daerah terdampak bencana
nantinya, sehingga memang
sangat dibutuhkan orang-orang
yang tepat,” tutur politisi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Adang berharap revisi UU
Penanggulangan Bencana ini
khususnya Pasal 18 ini perlu
diperjelas lagi. “Nanti kita pelajari
lebih lanjut mengenai siapa yang
pantas. Karena dirasakan sekali
masalah di lapangan, ini yang
Kunjungan Kerja Baleg DPR RI ke Sulawesi Selatan. Foto: Anne harus kita luruskan sehingga kerja
sama bisa lebih baik lagi,” tutup
baik itu di perangkat aturan lebih baik,” ucap Adang. politisi dapil DKI Jakarta tersebut.
perundang-undanganan maupun Dalam Pasal 18 UU Selanjutnya Baleg DPR RI akan
implementasi melalui pendidikan. Penanggulangan Bencana, membahas lebih lanjut hasil dari
Misalnya mulai dari kurikulum memang tercantum jelas upaya menghimpun aspirasi
sekolah, jadi sejak dini anak-anak nomenklaturnya ketika bencana masyarakat di tiga daerah untuk
diedukasi tentang bagaimana terjadi, pelimpahan wewenang selanjutnya dibahas lebih lanjut
mencegah dan menanggulangi komando ditujukan pada Sekda di DPR bersama pemerintah. UU
bencana,” imbuhnya. sebagai pejabat setingkat, di Kebencanaan diharapkan ke depan
Selanjutnya dalam pertemuan di bawah Gubernur. Akan tetapi akan mewujudkan masyarakat
Padang, Sumatera Barat, Anggota menurut paparan masyarakat yang tanggap bencana dari mulai
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berdasar apa yang mereka mitigasi hingga pencegahan,
Adang Daradjatun menyampaikan rasakan di lapangan, seharusnya sehingga besarnya potensi bencana
bahwa sudah banyak aspirasi dari kewenangan ini diberikan kepada di Indonesia dapat diredam secara
masyarakat yang mengeluhkan badan yang memahami aturan bersama-sama. l er,hr,ann/es
tentang masalah komando
kepemimpinan penanggulangan
bencana, sehingga perlu
pembahasan lanjut.
Adang menuturkan bahwa
upaya perbaikan urusan struktural
dimaksudkan untuk mempercepat
koordinasi penanggulangan
bencana. “Selama ini Kepala
Perwakilan BPBD diduduki oleh
Sekretaris Daerah. Struktur
tersebut yang membuat koordi-
nasi menjadi sulit. Dalam kewe-
nangannya Sekda yang memimpin,
tetapi dari hasil lapangan
mereka bercerita, saat terjadi
sebuah bencana memang masih
membutuhkan suatu koordinasi
Kementerian dan Lembaga yang
Anggota Baleg DPR RI Adang Daradjatun. Foto: Erlangga
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 63
TH. 2019 EDISI 174 PARLEMENTARIA 63
