Page 64 - MAJALAH 174
P. 64
SOR O TAN
prestasi (kuota maksimal
5 persen) dan perpindahan
orang tua peserta didik (kuota
maksimal 5 persen).
Atas masalah ini, banyak
masyarakat yan menyampaikan
keluhanya kepada Anggota
Dewan, salah satunya kepada
Wakil Ketua Komisi X DPR
RI Reni Marlinawati. Reni
mengaku, pihaknya terus
mendorong Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (Mendikbud)
untuk terus berbenah, sehingga
penerapan PPDB ke depan akan
lebih baik.
MINIM SOSIALISASI
Reni menilai, kisruhnya
penerapan PPBD sistem
zonasi tahun ini salah satunya
disebabkan karena minimnya
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati. Foto: Andri
sosialisasi kepada pelaksana
dan peserta didik. Hal ini dapat
Sistem Zonasi PPDB dilihat dari tindakan Mendikbud
mengeluarkan Permendikbud
Nomor 20 Tahun 2019 tentang
harus Wujudkan Keadilan Perubahan Atas Permendikbud
Nomor 51 tahun 2018 setelah
mendapat protes dari
masyarakat.
“Dalam Permendikbud
terbaru tersebut memberikan
Sejak diimplementasikan menimbulkan polemik di tengah pengecualian kepada daerah
kebijakan Penerimaan masyarakat. yang belum dapat melaksanakan
Peserta Didik Baru (PPDB) Sehingga Kebijakan tentang PPDB secara optimal dengan
tahun 2017, kebijakan Penerima Peserta Didik Baru memberikan perbedaan
(PPDB) terus diperbaki,
komposisi persentase tiga jalur
tersebut masih menuai mulai dari peraturan Menteri proses PPDB, yaitu: zonasi
berbagai masalah. Pendidikan dan Kebudaan (paling sedikit 80 persen),
(Permendikbud) Nomor 17 prestasi (paling banyak 15
Tahun 2017, lalu diubah menjadi persen), dan perpindahan
Permendikbud Nomor 14 orang tua peserta didik (kuota
eskipun kebijakan Tahun 2018 dan yang terakhir maksimal 5 persen),”jelasnya.
PPDB bertujuan Permendikbud 51 tahun 2018. Di Namun, Reni menilai merevisi
untuk menjamin tahun ini, revisi Permendikbud Permendibud tidak akan efektif
transparan, diaggap tidak menjawab jika perangkat untuk pelaksanaan
Mobjektif, akuntabel, persoalan yang ada yaitu dengan sistem zonasi belum siap. Per-
menghilangkan diskriminasi mengatur tiga jalur proses PPDB, siapan yang dimaksud itu seperti
dan berkeadilan. Namun pada yakni sistem zonasi, prestasi, dan pembinaan pemda, peningkatan
kenyataanya, implementasi perpindangan orang tua. Adapun sarana prasarana pendidikan,
kebijakan PPDB selama prosesntase kuota PPDB yaitu; pemerataan guru berkualitas,
tiga tahun terakhir selalu zonasi (kuotanya 90 persen), sehingga standarnya sama.
PARLEMENTARIA EDISI 174 TH. 2019
64 64 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
