Page 3 - MAJALAH 94

DAFTAR ISI
PESAN PIMPINAN

Parlementaria Edisi 94 Tahun XLII 2012

PESAN PIMPINAN
> Pandangan Terhadap Kebijakan Kelautan Indonesia 5
LAPORAN UTAMA
> Menanti Wajar 12 Tahun 8
SUMBANG SARAN
> Wajar 12 Tahun Harus di Wujudkan di Atas Kerangka Landasan Pedagogik 28

PENGAWASAN
> Kehadiran RSBI Solusi atau Masalah? 32
ANGGARAN
> WTP ke Tiga Kali Setjen DPR RI 37
LEGISLASI
> Pemerintah Pusat Belum Berpihak Pada Daerah Kepulauan 40
> RUU Pilkada 44
PROFIL
> Nova Riyanti. 46

Laporan Utama KUNJUNGAN LAPANGAN DPR
11 | Dituntut Komitmen Dan > Kunjungan Lapangan Komisi DPR 50
Ke Berbagai Daerah di Indonesia
Konsistensi Pemerintah SOROTAN
> Cambuk Bagi Indonesia Agar Jaga Warisan Budaya 56
Wajar 12 tahun memang harus segera dimulai,
di sini dituntut komitmen dan konsistensi pemerintah LIPUTAN KHUSUS
terhadap dunia pendidikan untuk kemajuan bangsa > Presiden AIPA Berkomitmen Perbesar Kontribusi 64
AIPA Bentuk Asean Community
secara bertahap. Dan ini merupakan keinginan politik
dari dewan untuk melakukan percepatan bidang SELEBRITIS
pendidikan. Dimulai dari wajar 9 tahun yang telah > Nona Evita 66
berjalan dengan baik dan kemudian meningkat
hingga jenjang pendidikan menengah. PERNIK
Bahkan, Komisi X DPR mempunyai tekad kuat agar 10 > Pam Obvit DPR 68
tahun lagi bisa sampai ke jenjang Perguruan Tinggi.
“Kita punya cita-cita setelah 100 tahun Indonesia POJOK PARLE
merdeka, tepatnya tahun 2045 wajar 12 tahun tuntas > Studi Banding Itu Perlu 70
dan beralih ke jenjang perguruan tinggi,” katanya.

PROFIL
46 | Nova Riyanti

Sorotan
Menurutnya, 56 | Cambuk Bagi Indonesia
RUU tentang
Kesehatan Jiwa Agar Jaga Warisan Budaya
bukan Gangguan
Jiwa, bertujuan Dedi Gumelar Anggota Komisi X DPR RI dalam
memproteksi Dialog Interaktif Bersama Wakil Rakyat di Studio
masyarakatnya, RRI Gedung Nusantara III DPR RI menyatakan,
bukan psikiater. selama ini Indonesia memang belum memiliki visi
Kalau ada kebudayaan sebagai strategi terhadap perlindungan
bencana alam kebudayaan–kebudayaan yang dimiliki. Hal tersebut
kita mesti bagaimana, apakah sudah maksimal upaya bisa dilihat dari politik anggaran untuk kebudayaan
dari pemerintah untuk kesehatan jiwa. “Jadi tidak yang masih sangat kecil.
betul kalau undang-undang ini untuk psikiaternya,” Dedi membandingkan postur anggaran In-
tegasnya. donesia yang sangat jauh berbeda dengan
Lebih jauh ia menegaskan, jumlah individu yang Malaysia. Kementerian Pariwisata Malaysia meng-
mengalami gangguan jiwa sangat besar. Diperkirakan anggarkan lebih dari 200 juta US dollar untuk
30 persen penduduk mengalami berbagai bentuk promosi pariwisatanya, sedangkan di negara kita
masalah gangguan jiwa semasa kehidupannya, 10 anggarannya tidak lebih dari Rp 500 miliyar.
persen diantaranya mengalami gangguan jiwa berat.

| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |
ARIA |
| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |
TH. XLII, 2012 |
|
Edisi 94

ARLEMENT
P