Page 6 - MAJALAH 94

2005–2025. Pembangunan kelautan [2] UU No. 17 Tahun 2008 tentang kelautan yang berkelanjutan. [3]
pada masa yang akan datang diarahkan Pelayaran; dan [3] UU No. 45 Tahun Menjamin kepentingan khusus sebagai
pada pola pembangunan berkelanjutan 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 negara kepulauan. [4] Menuntaskan
berdasarkan pengelolaan sumberdaya Tahun 2004 tentang Perikanan. permasalahan mengenai pengelolaan
laut berbasiskan ekosistem, yang Meskipun kita telah memiliki banyak laut. [5] Merubah paradigma pem-
meliputi aspek-aspek sumberdaya peraturan perundang-undangan bangunan kelautan, dengan me-
manusia dan kelembagaan, politik, yang berkaitan langsung dengan mandang laut sebagai halaman depan
ekonomi, lingkungan hidup, sosial wilayah perairan kita, namun Indonesia negara. Dan [6] Melakukan harmonisasi
budaya, pertahanan keamanan, dan belum mempunyai pengaturan dan sinkronisasi terhadap peraturan
teknologi. khusus mengenai kelautan. Selama mengenai kelautan.
Pada Perpres No. 5 Tahun 2010 ini pengaturan mengenai kebijakan Dari rumusan kebijakan ini, kita
tentang RPJMN, ada lima prioritas kelautan, dimuat dalam UU No. 17 Tahun berharap mampu menemukan rumusan
nasional terkait dengan kelautan, 2007 tentang RPJPN Tahun 2005–2025 kebijakan kelautan yang kongkret,
yaitu: [1] Prioritas pertama mengenai dan Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang membangun konsensus nasional untuk
reformasi birokrasi dan tata kelola; RPJMN. memperjuangkan kelautan Indonesia,
[2] Prioritas keempat mengenai Pengaturan khusus mengenai sehingga memberikan warna dalam
penanggulangan kemiskinan; [3] kelautan belum dimuat dalam legislasi. Rencana Pembangunan Jangka
Prioritas kelima mengenai ketahanan RUU tentang Kelautan telah dimuat Menengah tahun 2015-2020.
pangan; [4] Prioritas kesembilan dalam Prolegnas 2010–2014, namun Selain itu, pemanfaatan potensi
mengenai lingkungan hidup dan sampai saat ini belum dilakukan laut harus dilakukan dengan tetap
pengelolaan bencana; [5] Prioritas penyusunan lebih lanjut, mengingat memperhatikan kelestarian lingkungan.
kesepuluh mengenai daerah tertinggal, pengaturan mengenai sub-sektor Selama ini, bangsa kita telah mengabaikan
terdepan, terluar, dan pasca-konflik. kelautan telah banyak diatur dalam laut dengan menganggap laut sebagai
Sedangkan UU yang terkait dengan berbagai UU. tempat pembuangan limbah. Padahal
pengaturan mengenai kelautan di apabila laut dijaga kelestariannya,
Indonesia adalah: [1] UU No. 5 Tahun Solusi Kebijakan Kelautan potensi yang dihasilkan sangat besar,
1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Beberapa rumusan kebijakan ke- khususnya untuk perikanan, pariwisata
Indonesia; [2] UU No. 17 Tahun 1985 lautan yang ideal dan sesuai dengan bahari, dan jasa lingkungan.
tentang Pengesahan United Nations potensi bangsa berikut ini, perlu Laut harus dipandang sebagai masa
Convention on the Law of the Sea untuk dikaji dan ditindaklanjuti. depan bangsa sehingga harus dibuat
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Rumusan kebijakan mengenai kelautan kebijakan nasional yang komprehensif,
Tentang Hukum Laut); dan [3] UU No. 6 seharusnya: [1] Memuat dokumen dasar dengan melakukan sinkronisasi
Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. yang memuat visi, misi dan prinsip dasar terhadap kebijakan yang selama ini
UU sektoral yang terkait dengan pengelolaan laut dengan melakukan ada. Kebijakan yang sudah ada tersebut,
pemanfaatan potensi laut, adalah [1] UU sinkronisasi dengan peraturan diatasnya. apabila bertentangan dengan dokumen
No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan [2] Memberikan arah pembangu- kebijakan kelautan yang dibuat harus
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, nan pengelolaan dan pemanfaatan dilakukan perubahan. *

LAUT INDONESIA

PETA INDONESIA

| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |

ARIA |
TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |
|
ARLEMENT
Edisi 94
P