Page 10 - MAJALAH 94

LAPORAN UTAMA

Komisi X DPR RI meminta
Pemerintah agar Wajib Belajar
(Wajar) 1 tahun dapat
dilaksanakan pada tahun 01 .
Dorongan Dewan kepada
Pemerintah ini bukan tanpa
alasan, berdasarkan data yang
disampaikan Pemerintah bahwa
Angka Partisipasi Kasar (APK)
jenjang pendidikan SD telah
mencapai lebih dari 11 %,
sementara APK untuk jenjang
pendidikan SMP mencapai %.
Dasar itulah yang dijadikan
pegangan Komisi X DPR untuk
meminta Pemerintah segera >
melaksanakan Wajar 1 tahun. > >
Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah > >
Dituntut Komitmen Dan > > > >

Konsistensi Pemerintah > > > >

> >
nggota Komisi X DPR Ferdiansyah triliun itu dapat dianggarkan pemerintah,” katanya. >
mengatakan, jika ditanyakan apakah Dana Rp 700.000/siswa/tahun itu memang >
Apemerintah siap dari segi dananya. masih jauh dari cukup. Namun, untuk Bantuan > >
Jawabannya, anggaran itu ada kalau Pemerintah Operasional Sekolah (BOS) SD awal dimulainya juga >
punya niat yang kuat. dengan anggaran yang rendah, yaitu pada posisi >
Pemerintah sendiri menyampaikan, untuk Rp 250.000/tahun /anak. Sedang untuk SMP awalnya >
melaksanakan Wajar 12 tahun pilihannya ada dua hanya pada kisaran angka Rp 325.000/anak/tahun. >
yaitu tiap murid diberikan Rp 700.000 atau jika Di sini berarti, untuk SD maupun SMP awalnya >
memungkinkan tiap anak diberikan Rp 1 juta. dana yang diberikan jauh dari ideal, kalau mau ideal > >
Jika dihitung jumlah murid tingkat SMA sebanyak untuk SD seharusnya per tahun Rp 1.200.000 per >
9 juta murid, maka anggaran dengan hitungan Rp murid. >
700.000 tiap murid dikalikan dengan 9 juta murid Wajar 12 tahun memang harus segera dimulai, di
hasilnya yang harus dikeluarkan adalah Rp 6,3 triliun. sini dituntut komitmen dan konsistensi pemerintah
Ferdi menambahkan, sekarang ini sudah ada terhadap dunia pendidikan untuk kemajuan bangsa
Bantuan Operasional Manajemen untuk Sekolah secara bertahap. Dan ini merupakan keinginan politik
(BOM) yang jatahnya Rp 125.000/siswa/tahun. Jika dari dewan untuk melakukan percepatan bidang
murid dianggarkan Rp 700.000, dikurangi dengan pendidikan. Dimulai dari wajar 9 tahun yang telah
jatah dari BOM Rp 125.000, maka kekurangannya berjalan dengan baik dan kemudian meningkat
adalah Rp 5,4 triliun. “Saya yakin kekurangan Rp 5,4 hingga jenjang pendidikan menengah.

10 | PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 | 11
1
1

| | PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 | 11

TH. XLII, 2012 |
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |
ARIA |
P
Edisi 94
ARLEMENT