Page 8 - MAJALAH 94
P. 8
Harapan Bagi Masyarakat Kurang Mampu
orongan untuk segera setiap warga negara yang berusia 7
melaksanakan Wajib Belajar 12 (tujuh) sampai dengan 18 (delapanbelas)
Dtahun ini merupakan keinginan tahun wajib mendapatkan pendidikan.
politik dari dewan untuk melakukan Program wajib belajar 12 tahun ini
percepatan di bidang pendidikan. Selain sangat diharapkan oleh masyarakat luas
itu, berdasarkan data yang diberikan terutama bagi masyarakat yang tidak
Pemerintah, Wajar 9 tahun hampir mampu.
dinyatakan tuntas dan pelaksanaannya Membicarakan pendidikan, tidak
dapat berjalandengan baik dan lancar. terlepas kepada kewajiban yang diatur
Program Wajib Belajar 12 tahun ini dalam UUD Negara-RI Tahun 1945 yang
juga mendapat perhatian yang cukup mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah
serius dari Pimpinan DPR RI. Pada Sidang Daerah untuk menyediakan anggaran
Paripurna Penutupan Masa Persidangan 20% dalam APBN dan APBD.
ke IV Tahun Sidang 2011-2012, Sudah 3 (tiga) tahun kewajiban
Ketua DPR RI menyampaikan, Dewan ini dilaksanakan dengan baik oleh
memandang penting program Wajib pemerintah dalam APBN dan pemerintah
Belajar 12 tahun segera dilaksanakan. daerah dalam APBD. Tetapi dalam
Hal ini mengingat, masih pelaksanaan masih terdapat beberapa
banyaknya anak yang putus sekolah kendala yang perlu menjadi perhatian.
karena ketidakmampuan orangtua Sementara Direktur Jenderal
membiayai dan terpaksa bekerja karena Pendidikan Menengah Hamid Muhammad
kemiskinannya. Oleh karena itu, Dewan mengatakan, pelaksanaan Wajar 12 tahun
bersepakat dengan Pemerintah siap sebagai konsekuensi logis keberhasilan
melaksanakannya pada tahun 2013. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun,
Nantinya diharapkan program ini memanfaatkan periode bonus demografi,
dapat terlihat dalam postur anggarannya mendukung tercapainya target MP3EI,
dan harus menjadi keputusan bersama memperkuat daya saing bangsa, serta
antara Pemerintah dengan DPR. menyongsong 100 tahun Indonesia
Dewan juga sudah bersepakat dengan
Pemerintah untuk melaksanakan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
20 persen dari APBN dan APBD sesuai
amanat Pasal 31 ayat (4) UUD Tahun
1945, Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
dan PP No. 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan.
Dengan adanya kesepakatan untuk
melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun
pada tahun 2013, Dewan meminta
Peme-rintah menyegerakan revisi
ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU tentang
Sistem Pendidikan Nasional sehingga
Kegiatan belajar mengajar siswa-siswi SMU
| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |
|
Edisi 94
ARLEMENT
P
