Page 13 - MAJALAH 94
P. 13
LAPORAN UTAMA
percepatan pelaksanaan program 12 dimulai di 2013. “Kita berharap pada atau membangun sekolah berasrama.
tahun. tahun 2020 sudah mencapai APK 97% Banyak pola yang bisa dikerjakan,
Zulfadhli mengatakan, untuk men- dalam pencapaian wajib belajar 12 asalkan pemerintah daerahnya perduli.
jalankan program ini memang harus tahun,” kata Zulfadhli. Dalam hal ini, sangat diperlukan
dilakukan secara bertahap. Tahapannya Karena pencapaian APK ini akan kepedulian dan kesungguhan dari
di sesuaikan dengan daerah-daerah berdampak pada meningkatnya indeks pejabat setempat.
yang memang sudah cukup baik pada pembangunan manusia, human Zulfadhli menegaskan, Program
mendekati penuntasan pendidikan developmentt indeks (HDI) negara Wajar 12 tahun itu diberlakukan untuk
12 tahun. Ini yang didorong supaya Indonesia. daerah yang APK pendidikan dasarnya
secara nasional rata-rata APK sekolah Jadi yang paling pokok dalam sudah tuntas, jika suatu daerah APK
menengah meningkat. melaksanakan program ini adalah pendidikan dasarnya belum tuntas,
Beberapa provinsi seperti DKI kesiapan untuk melakukan alokasi tentunya Wajib Belajar 9 tahun yang
Jakarta dan Yogyakarta telah siap anggaran pendidikan. Kalau berharap dituntaskan terlebih dulu.
melaksanakan program tersebut. Se- dari anggaran 20% pendidikan akan Diakuinya, secara aturan dan
perti Provinsi Bali, Maluku, Kalimantan sulit, karena 20% dari anggaran regulasi, memang belum ada ketentuan
Timur, Riau, Sumatera Utara, Sumatera ini ternyata hanya sebagian kecil yang mewajibkan pemerintah untuk
Barat tahun 2012 mereka sudah saja dialokasikan untuk pendidikan melaksanakan program wajib belajar
tuntas 12 tahun, karena tingkat SMP menengah. 12 tahun. Pada Sidang Paripurna
nya sudah sangat tinggi. Tingkat SMA Ditambahkannya, untuk menja- Penutupan Masa Persidangan IV
atau menengahnya juga sudah sangat lankan program ini memang tidak Tahun sidang 2011-2012, Ketua DPR
tinggi sudah mencapai target APK 97% mudah. Banyak kendala-kendala yang RI Marzuki Alie meminta Pemerintah
sebagai pencapaian untuk wajib belajar dihadapi tiap-tiap daerah. Misalnya di menyegerakan revisi ketentuan Pasal 6
12 tahun. Papua, akses anak-anak untuk menuju ayat (1) UU tentang Sistem Pendidikan
Namun tidak semua provinsi sekolah harus menempuh jarak berkilo- Nasional sehingga setiap warga
memiliki kemampuan yang sama, kilo meter. Bahkan tidak jauh-jauh di negara yang berusia 7 (tujuh) sampai
masih banyak provinsi untuk tingkat Banten yang sangat dekat dengan ibu dengan 18 (delapan belas) tahun wajib
mendapatkan pendidikan.
Zul mengatakan, revisi UU Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional sudah ditargetkan
Pelaksanaan Program Wajar 12 tahun pembahasannya pada tahun 2012.
membutuhkan anggaran yang sangat Dan Tahun 2013 perubahan undang-
undang tersebut diharapkan selesai,
besar. Menurutnya, program ini harus dengan Wajar 12 tahun sudah termasuk
diawasi benar-benar, karena masih banyak didalamnya.
Pelaksanaan Program Wajar 12
penyimpangan, dan kekurangan. tahun membutuhkan anggaran yang
sangat besar. Menurutnya, program
ini harus diawasi benar-benar, karena
masih banyak penyimpangan, dan
kekurangan.
SMP belum tuntas. Masih perlu waktu kota saja masih ada anak yang harus Untuk itu dia berharap peran ma-
yang panjang untuk menuntaskan berjalan jauh untuk sampai ke sekolah. syarakat dalam ikut membantu me-
Wajar 12 tahun. Disinilah kewajiban pemerintah ngawasi program tersebut. Dalam hal
Di sini perlu kebijakan dari pusat daerah membangun sekolah untuk ini peran dan kepedulian masyarakat
untuk mendorong supaya provinsi- mempermudah anak-anak mencapai sangat dibutuhkan, karena anggaran
provinsi yang masih jauh pencapaian sekolah. “masyarakat yang memang yang diberikan kepada sekolah cukup
APK SMA harus didukung dengan kesulitan harus mendapatkan akses besar.
anggaran yang besar dengan me- untuk sekolah, maka kewajiban Masyarakat juga harus punya ke-
nambah kapasitas untuk ruang pemerintah daerah harus membangun pedulian untuk ikut mengawasi secara
belajar, menambah dana BOS dan lain sekolah itu,” katanya. sungguh-sungguh, agar program yang
sebagainya. Kalau pemerintah daerah tidak dilaksanakan berjalan dengan lancar,
Sehingga pada saatnya nanti bisa membuat sekolah secara formal, dan tepat sasaran bagi seluruh murid
program wajib Belajar 12 tahun dapat bisa membuat sekolah secara terbuka, tingkatan menengah. (tt/spy)
1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 | 1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |
TH. XLII, 2012 |
ARIA |
|
Edisi 94
ARLEMENT
P