Page 11 - MAJALAH 94

LAPORAN UT AMA
LAPORAN UTAMA

Bahkan, Komisi X DPR mempunyai tekad kuat Namun jika sekolah tersebut ingin menambah
agar 10 tahun lagi bisa sampai ke jenjang Perguruan AC agar siswa belajar dengan nyaman, tentunya
Tinggi. “Kita punya cita-cita setelah 100 tahun Pemerintah tidak memberikan anggaran itu baik dari
Indonesia merdeka, tepatnya tahun 2045 wajar APBN maupun dari APBD.
12 tahun tuntas dan beralih ke jenjang perguruan Seperti misalnya dalam rangka meningkatkan
tinggi,” katanya. kualitas pendidikan, perlu menambah perangkat
Karena ini merupakan amanah konstitusi dimana komputer lagi karena yang diberikan Pemerintah
Pasal 31 UUD 1945 berbunyi : “Setiap warga negara dengan dana APBN jumlahnya hanya 20 komputer,
berhak mendapat pendidikan. maka tambahan itu dapat dimintakan bantuan pada
Ferdi menambahkan, sebetulnya Wajar 12 tahun masyarakat.
itu lebih tepat disebut sebagai Pendidikan Menengah Tapi secara standart pelayanan minimal ketika
Universal (PMU). Karena di dalam Undang-Undang warga negara Indonesia ingin sekolah, sudah tidak
>
>
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan perlu membayar.
>
Nasional Bab VIII Pasal 34 tentang wajib belajar Kita menyadari masing-masing daerah APBD
>
menyebutkan pendidikan dasar itu 9 tahun. nya berbeda, namun tentunya disesuaikan dengan
>
Karena UU yang berlaku masih menyebutkan kemampuan daerah masing-masing. Seperti
>
wajar 9 tahun, maka Kementerian Pendidikan dan DKI Jakarta dia mengatakan tahun 2012 siap
>
>
Kebudayaan menyebutnya Pendidikan Menengah menyelenggarakan Wajar 12 tahun. Begitu juga
>
Universal. daerah-daerah lainnya telah menyatakan siap
>
Dalam program Wajar 12 tahun ini, siswa yang menyelenggarakan Wajar 12 tahun pada 2013.
>
akan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah Definisi gratis di sini tentunya harus dihitung
>
diberikan gratis untuk standar pelayanan minimal. benar-benar gratis itu sampai tahapan apa, tentunya
>
>
Dana untuk program ini bukan hanya dari APBN bukan termasuk untuk darmawisata, perpisahan
>
saja, tapi juga ada peran partisipasi dari APBD sekolah dan lain sebagainya.
>
provinsi/kabupaten/kota untuk melengkapi bantuan Karena program ini baru, tentunya Pemerintah
>
operasional untuk pendidikan. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) harus
>
Jadi, katanya, yang ditanggung negara itu standar melakukan sosialisasi secara intensif kepada
>
pelayanan minimalnya, bahwa setiap warga negara masyarakat karena kebijakan ini banyak yang belum
>
>
pada intinya berusia sekolah pendidikan menengah mengetahui.
>
wajib mengikuti karena standart pelayanan minimal Pemerintah perlu melakukan sosialisasi bahwa
>
sudah ditanggung oleh negara. APBN yang dibahas DPR RI bersama-sama dengan
>
Pemerintah telah menyetujui APBN untuk Wajar 12
>
tahun.
>
>
Ferdi menambahkan, dari hasil kunjungan spesifik
>
ke beberapa daerah untuk mendapatkan masukan
kesiapan Wajar 12 tahun umumnya daerah punya
perhatian cukup baik.
Hanya ada problem bagi daerah-daerah yang
agak minus., tapi sekali lagi ditekankan bahwa
program ini untuk standart pelayanan minimal.
Mereka ada yang mengusulkan sebaiknya BOS jangan
disamaratakan antara daerah yang mampu dengan
daerah yang tidak mampu.
Tapi kuncinya, Pemerintah baik provinsi/
kabupaten/kota harus mendata benar berapa
jumlah murid di daerah yang tidak mampu itu.
Berapa persen daerah yang tidak mampu dan berapa
jumlah muridnya, sehingga pusat mendapat data
yang valid berapa anggaran yang harus dikeluarkan.
Namun permasalahannya di sini sejauh mana
pemerintah mempersiapkan data tersebut. Jika
disetujui tidak disamamaratakan, tentunya data
ini menjadi salah satu kunci kesuksesan program
tersebut. (tt,spy)

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 | 1
1

1

TH. XLII, 2012 |
ARIA |
|
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |
Edisi 94

ARLEMENT
P