Page 9 - MAJALAH 94
P. 9
LAPORAN UTAMA
PROLOG
merdeka. penduduk Indonesia dalam mendukung
Dalam hal ini, Pemerintah perlu pertumbuhan ekonomi dan daya saing
meng-ambil langkah strategis untuk bangsa, peningkatan kehidupan sosial
mempersiapkan Wajar 12 Tahun politik serta kesejahteraan masyarakat.
atau yang lebih tepat disebut sebagai Sasarannya adalah pada tahun 2020
Pendidikan Menengah Universal (PMU), angka partisipasi kasar (APK) pendidikan
yaitu pendidikan menengah yang menengah sekurang-kurangnya mencapai
mencakup SMA, MA dan SMK. PMU 97%.
pada dasarnya merupakan pemberian Selama lima tahun terakhir angka
kesempatan seluas-luasnya kepada partisipasi kasar pendidikan jenjang
seluruh warga negara Republik Indonesia mene-ngah terus mengalami peningkatan
untuk mengikuti pendidikan menengah yaitu, dari 52,20% pada tahun 2005/2006
yang bermutu. menjadi 70,53% pada tahun 2010/2011.
Seperti disampaikan Menteri Namun demikian, disparitas APK
Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad jenjang menengah antar wilayah masih
Nuh, Pendidikan Menengah Universal relatif tinggi, pertumbuhan APK setiap
adalah nama lain dari Wajib Belajar tahunnya relatif kecil dan dibandingkan
12 tahun. Menurutnya, kementerian dengan APK negara-negara Asia lainnya,
tidak memakai kata wajib karena tidak APK Indonesia masih relatif tertinggal.
ada yang mewajibkan. Berbeda dengan Oleh karena itu, penyelenggaraan PMU
program wajib belajar 9 tahun yang menjadi sangat penting untuk melakukan
merupakan amanah dari Undang-Undang percepatan peningkatan akses dan mutu,
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem penurunan disparitas antar wilayah, serta
Pendidikan Nasional dimana pada Bab sekaligus penguatan daya saing bangsa.
VIII Pasal 34 berbunyi : Melalui upaya percepatan tersebut,
(1) Setiap warga negara yang berusia sasaran nasional APK pendidikan mene-
6 tahun dapat mengikuti program wajib ngah sebesar 97% diperkirakan tercapai
belajar. pada tahun 2020. Namun sebaliknya, bila
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah tanpa upaya percepatan maka sasaran
menjamin terselenggaranya wajib belajar nasional tersebut diperkirakan baru
minimal pada jenjang pendidikan dasar akan tercapai pada tahun 2040. Dengan
tanpa memungut biaya. demikian penyelenggaraan PMU perlu
(3) Wajib belajar merupakan tanggung segera dimulai.
jawab negara yangdiselenggarakan Untuk melaksanakan Wajar 12 tahun
oleh lembaga pendidikan Pemerintah, atau PMU ini, perencanaan kebutuhan
pemerintah daerah, dan masyarakat. antara lain meliputi sarana pendidikan,
pendidik dan tenaga kependidikan yang
didasarkan pada jumlah dan distribusi
Selama lima tahun terakhir angka partisipasi penduduk usia pendidikan jenjang
kasar pendidikan jenjang menengah terus menengah di tingkat kabupaten/kota.
mengalami peningkatan yaitu, dari 52,20% Selanjutnya, dalam skenario pencapai-
pada tahun 2005/2006 menjadi an sasaran PMU ini telah diidentifikasi
70,53% pada tahun 2010/2011. perkiraan kebutuhan anggaran,
pembagian peran antara Pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat serta
(4) Ketentuan mengenai wajib belajar perimbangan komposisi SMA dan SMK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan potensi daerah.
ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut Dengan memperhatikan asumsi
dengan peraturan pemerintah. pertumbuhan ekonomi nasional
Jadi jelas, untuk Wajib Belajar 9 sebesar 6,5 % per tahun dan anggaran
Tahun diatur dalam undang-undang, pendidikan yang meningkat, maka
sementara Wajib Belajar 12 tahun belum dimungkinkan dukungan anggaran untuk
ada undang-undangnya. Tujuan utama penyelenggaraan Pendidikan Menengah
PMU adalah meningkatkan kualitas Universal mulai tahun 2013. (tt,spy)
1
1
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 | 11
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |
TH. XLII, 2012 |
ARIA |
|
Edisi 94
ARLEMENT
P
