Page 77 - MAJALAH 126

tersebut, di akhir masa jabatan­
nya. Harapannya adalah agar para
anggota parlemen ini dapat dipilih
kembali oleh para konstituen. Per­
masalahan lain yang terjadi pada
skema MPLAD ini adalah bahwa
banyak anggota parlemen yang ti­
dak menggunakan dana pemba­
ngunan ini. Pada tahun 2014­2015,
sekitar 233 anggota parlemen tidak
menggunakan dana ini. Selain itu,
10
di beberapa distrik, anggota parle­
men telah mengajukan usulan pro­
gram, namun usulan tersebut ti­
dak dilaksanakan oleh pemerintah
distrik. Menurut peraturan yang
11
ada, persetujuan dari pemerintah
rupiah. Dana yang ditujukan untuk Mahkamah Agung India sebelum­ distrik memang dibutuhkan agar
pembangunan daerah konstituen nya sempat memberikan keputu­ program usulan anggota parlemen
tersebut tidak langsung diserahkan san terkait dengan adanya gugatan dapat dilaksanakan. hal ini kemu­
kepada anggota parlemen, melain­ yang diberikan oleh para ahli hu­ dian menunjukkan bahwa imple­
kan disalurkan melalui rekening kum di India terkait dengan isu Ske­ mentasi program yang di danai oleh
terpisah yang ditujukan untuk ang­ ma MPLAD ini. Para ahli hukum ini skema MPLAD ini bergantung pada
gota parlemen, dan dikelola oleh mengatakan bahwa skema MPLAD birokrat yang ada di distrik.
aparat sipil di distrik. ini inkonstitusional, dikarenakan
7
ada nya pelanggaran terhadap kon­ Meskipun banyak dana MPLAD
Keberadaan Skema MPLAD ini, sep separation of power yang ter­ yang tidak digunakan oleh ang­
pada awal perkembangannya, tidak dapat dalam pemerintahan India. gota parlemen pada kisaran tahun
begitu menarik perhatian publik Namun, pada akhirnya Mahkamah 2014­2015, masih terlalu awal un­
di India. Bahkan, dalam masa pe­ Agung India memutuskan bahwa tuk menyimpulkan bahwa ini ti­
nyusunan skema ini, tidak terlihat MPLAD tidak bertenta ngan dengan dak terserap dengan baik. Sebagai
adanya perdebatan hebat, baik di konstitusi, dikarenakan dalam hal contoh, pada periode pemerintah­
dalam parlemen, maupun di luar ini, para anggota parlemen (yang an tahun 2009­2013, sekitar 88%
parlemen. Isu mengenai Skema MP­ merupa kan bagian dari lembaga dana MPLAD terimplementasikan
LAD ini mulai mencuri perhatian legislatif), hanya memberikan usul­ dan pada kisaran tahun 1993­2008
publik India ketika Comptroller and an terkait dengan program pem­ sekitar 98% dari dana yang ada
Auditor General (CAG) merilis hasil bangunan, sedangkan untuk pelak­ telah digunakan. Secara keseluru­
12
8
laporan audit pelaksanaan MPLAD sanaan dan implementasi program han, dapat dikatakan bahwa skema
di beberapa Negara bagian di India tersebut dilakukan oleh Panchayat MPLAD memang merupakan suatu
pada tahun 1999. Dalam laporan (dewan lokal) dan pemerintah dae­ contoh bagi penguatan lembaga
tersebut, digambarkan adanya ke­ rah (yang merupakan bagian dari legislatif. Meski memang diwarnai
salahan pengelolaan dana MPLAD. kekuasaan eksekutif). 9 dengan berbagai kekurangan, tidak
dapat dipungkiri bahwa skema MP­
Kekurangan dari skema MPLAD ini LAD memberikan kesempatan bagi
salah satunya adalah dana yang di­ para anggota parlemen untuk dapat
7 International Budget Partnership, Constitu- gunakan pada tahun pertama dapat memberikan kontribusi bagi para
ency Development Funds: Scoping Paper, diakumulasikan pada tahun berikut­ konstituennya. ***
http://internationalbudget.org/wp-content/
uploads/Constituency-Development-Funds- nya. Hal ini banyak dimanfaatkan 10 How MPs spend their funds: there’s good
Scoping-Paper.pdf, yang diakses pada oleh para anggota parlemen untuk and bad news, (http://www.thehindu.
24/06/2015 pukul 11.50 WIB dapat menarik perhatian konstituen com/data/how-do-mps-spend-their-funds/
8 Jika diterjemahkan secara harafiah akan me- dengan membangun fasilitias umum article7285685.ece), yang diakses pada
miliki arti: Jenderal Pengawasan dan Auditor 24/06/2016 pukul 15.00 WIB
Keuangan”. Perannya menyerupai Badan dengan menggunakan dana MPLAD 11 ibid.
Pemeriksa Keuangan RI di Indonesia. 9 Machiko Tsubura, Loc.Cit 12 ibid.

PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015 77