Page 74 - MAJALAH 126
P. 74
PARLEMEN DUNIA
Parlemen India:
Potret Implementasi Constituency
Development Funds (CDF)
Oleh Sasmithaningtyas P. L, Tyana Anggraeni, dan Ria Puspitasari
Tim Peneliti CEPP FISIP UI
Hangatnya isu yang sedang diper kesehatan dan sistem penyediaan velopment (MLALAD).
bincangkan saat ini di Indonesia air. Awalnya CDF diterapkan di In
terkait dengan dana aspirasi atau dia dan baru terlihat menjanjikan Mengenal Constituency Develop
yang lebih tepatnya disebut Pro ketika Kenya menerapkan di tahun ment Funds (CDF)
gram Pembangunan Daerah Pemi 2003. Implementasi CDF menun
1
lihan (P2DP) ternyata bukan meru jukkan hasil yang berbeda di setiap Sebelum masuk ke dalam pemba
pakan suatu kejadian baru di dunia. negara, hal tersebut disebabkan hasan CDF di India, penulis akan
Di banyak negara P2DP dikenal de oleh perbedaan sistem politik, relasi mengulas terlebih dahulu tentang
ngan istilah Constituency Develop- antar institusi negara serta kebu CDF. CDF merupakan dana peme
ment Fund (CDF) dan telah diterap dayaan yang ternyata sangat ber rintah yang dialokasikan untuk
kan di Negaranegara berkembang pengaruh terhadap implementasi kegiatan pembangunan daerah
di Asia dan Afrika. Menurut data CDF. Dalam tulisan ini, penulis akan konstituen dari para anggota de
yang dilansir dari International membahas lebih dalam mengenai wan untuk memenuhi kebutuhan
Budget Partnership (2010) setidak penerapan sistem CDF di India yang lokal daerah tersebut. CDF me
nya terdapat 23 nega ra berkem dibagi menjadi dua yakni Member of mungkinkan anggota dewan untuk
bang di Asia dan Afrika yang telah Parliament Local Area Development menentukan proyek pembangunan
menerapkan CDF. Pada umumnya, Scheme (MPLADS) dan Members of suatu daerah. Beberapa penga
penerapan CDF dilakukan dalam Legislative Assembly Local Area De- mat melihat CDF bukanlah sema
bentuk pendanaan proyekproyek 1 Tshangana, Alison H. Constituency Develop- tamata kegiatan pendanaan dari
pembangunan se perti pemba ment Funds: Scoping Paper. Cape Town: pemerintah pusat ke daerah, tetapi
ngunan fasilitas pendidikan, klinik 2010, hlm. 1. juga kegiatan untuk memenuhi per
74 PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015

