Page 75 - MAJALAH 126

mintaan kebutuhan pembangunan secara langsung ke daerah konsti­ Fokus kedua adalah kurangnya
daerah konstituen, meningkatkan tuen maka diasumsikan alokasi dari kesadaran publik untuk melibat­
dukungan suara, dan meningkat­ dana tersebut akan bisa tepat guna, kan diri dalam proses penerapan
kan kemungkinan mereka terpilih sesu ai kebutuhan publik. CDF. Tanpa adanya keterlibatan
kembali. 2 langsung oleh publik, alokasi dana
Namun demikian CDF memiliki pa­ CDF yang awalnya ditujukan untuk
Tabel 1: Rata-rata alokasi CDF ling tidak dua fokus kelemahan apa­ memenuhi kebutuhan mendasar
per anggota dewan (USD) 3 bila dilihat dari kacamata organisa­ dari komunitas di daerah terse­
Negara Alokasi CDF si masyarakat yang berhubungan but menjadi tidak dapat terealisasi.
Filipina $4,270,001 dengan akuntabilitas pemerintah. Menurut Tshangana (2010: 3), ele­
Bhutan $ 43,000 men inti dari penerapan CDF adalah
Kepulauan Solomon $ 140,000 Fokus pertama sama dengan fokus 1) Dana dikumpulkan oleh peme­
Kenya $ 794,464 kalangan akademisi dan pendonor rintah pusat untuk kemudian dike­
Malaysia $ 577,951 yang telah disebutkan sebelum­ luarkan di tingkat daerah/ lokal; 2)
Jamaika $ 456,361 nya, yakni terkait dengan pemisah­ Dana dialokasikan berbasis daerah
India $ 420,790 an kekuasaan antara legislatif dan konstituen dimana anggota dewan
Sudan $ 317,543 eksekutif yang semakin terkikis. memiliki kuasa untuk mengontrol
Pakistan $ 240,000
Malawi $ 21,352
Tanzania $ 13,761
Uganda $ 5,187

Terdapat 3 (tiga) poin yang mem­
bedakan CDF dari program de­
sentralisasi atau program berba­
sis pembangunan komunitas pada
umumnya yakni, Pertama, dana
diajukan oleh pemerintah pusat
dan dikeluarkan di tingkat peme­
rintahan lokal. Kedua, alokasi dana
berbasis daerah konstituen dimana
anggota dewan yang bersangku­
tan memiliki semacam kuasa untuk
mengatur pengeluarannya. Ketiga,
dana ditujukan bagi proyek pem­ Dengan adanya CDF, anggota de­ pengeluaran; dan 3) Dana ditujuk­
bangunan yang merefleksikan ke­ wan yang pada awalnya hanya ber­ kan untuk proyek pembangunan
butuhan publik di daerah setempat. fokus dalam fungsi legislasi menjadi yang merefleksikan kebutuhan
terpecah konsentrasinya dengan publik di daerah tersebut.
Dalam implementasinya, CDF harus memikirkan dan mengimple­
mendapatkan kritik dari beberapa mentasikan program yang seha­ Menurut laporan IPU (Inter Par­
pihak, karena keterlibatan ang­ rusnya menjadi domain eksekutif. liamentary Union) tahun 2008,
gota dewan di dalamnya. Menu­ Ditambah lagi, CDF memberikan di Negara – negara berkembang,
rut kalangan akademisi, organisasi kesempatan bagi anggota dewan tipologi konstituen terkesan mem­
masyarakat, dan pendonor, CDF untuk melakukan korupsi. Keadaan bebani anggota dewan di luar tu­
mengikis pemisahan kekuasaan ini terjadi di Kenya, dimana anggota gas dan fungsi anggota legislatif,
antara legislatif dan eksekutif di dewan Parlemen Kenya yang mem­ di antaranya yakni adalah permin­
dalam pemerintahan. Secara teo­ buat hukum, mengimplementasi­ taan terkait dengan pembangunan
3
ritis, dengan mengirimkan dana kan, dan mengawasi pengeluaran di daerah mereka, anggota dewan
mereka terkait CDF. dituntut untuk menjadi “agen pem­
4
2 Tsubura, Machiko. The Politics of Constitu- bangunan” untuk daerah mereka.
ency Development Funds (CDFs) in Compara- 4 Hal ini diungkapkan oleh Ongoya and Lumal-
tive Perspective. Paper yang dipersiapkan las dalam penilaian mereka terkait CDF Act Sehingga, melalui alokasi dana CDF,
untuk kegiatan Annual Meeting of the di tahun 2005. Pernyataan ini dituliskan di anggota dewan bisa memenuhi tun­
American Political Science Association. Ing- dalam Constituency Development Funds: tutan dari konstituen. Akan tetapi,
gris: 2013, hlm. 1. Scoping Paper oleh Alison Hickey Tshangana, sisi negatif yang muncul dari tipe
3 Ibid.,hlm. 2. hlm. 1.

PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015 75