Page 9 - MAJALAH 126

(KPU), maupun untuk Badan Pe­ kekuatan hukum ketika mengacu penegak hukumnya juga belum
ngawas Pemilu (Bawaslu). Dari 269 pada UU yang tidak direvisi lagi. mendapatkan dana.
daerah yang akan melaksanakan Tahapan pilkada juga tidak teran­
pilkada, berdasarkan data Ke­ cam berubah­ubah. Setiap tahapan Jangan menutup mata terhadap ke­
mendagri dan KPU baru 209 daerah pilkada rentan konflik. Itu pengala­ mungkinan munculnya permasala­
yang telah menandatangani Naskah man penye lenggaraan pilkada dari han, karena penyelenggara pilkada
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2005­2014 seba nyak 1027 pilkada. tidak serius dalam menjalankan
anggaran KPU, sementara untuk tupoksinya, lantaran dananya tidak
NPHD anggaran pengawas pemilu, Diingatkan, pengalaman sebegitu cukup. Bagaimana mau beraktivi­
baru ditandatangani di 44 daerah. banyak kalau tidak menjadi lesson tas kalau belum diberikan dananya.
Munculnya wacana revisi UU Pilka­ learn atau role model bagi bangsa Pilkada serentak bisa menimbulkan
da juga menambah pelik persoalan. Indonesia terutama daerah, maka konflik. Pengamat politik dari LIPI
kita akan mengalami blunder yang ini menyatakan, kita tidak berdoa
Pengamat politik Siti Zuhro mene­ luar biasa. Setelah itu Bawaslu, Pan­ untuk itu. Tapi sebagai bangsa yang
kankan, harus dipastikan oleh waslu belum memiliki dana, karena wise, itu harus antisipasi. Harus
stakeholder terkait bahwa UU su­ sejumlah daerah belum mengang­ bersikap cerdas mengantisipasi dan
dah bisa dijalankan, tidak ada revisi garkan itu. Ini masalah serius, apa­ memprediksi implikasi­implikasi
lagi, sehingga PKPU juga memiliki lagi secara institusional lembaga negatif. (mp)

PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015 9