Page 11 - MAJALAH 126

sini ada saja kendala. Berbahaya bila
banyak masalah dan kendala dalam
tahapan pilkada. “Sejauh ini masih
berjalan sesuai rencana. Tapi, ma­
sih banyak kendala. Sampai nanti
kita lihat deadline­ nya di akhir Juli
saat pendaftaran. Kalau menjelang
itu, kita lihat semakin banyak keti­
dakjelasan, bahaya,” ungkapnya.

Dinasti Politik

Dinasti politik yang dikembang­
kan oleh para kepala daerah telah
mengganggu mutu demokrasi di
daerah. Berbagai aturan main pilka­
da disiasati untuk melanggengkan
kekuasaan daerah di tangan kelu­
arga para petahana. Ada celah hu­
kum, memang, yang dimanfaatkan
para petahana untuk melanggeng­
kan dinastinya. Salah satunya surat
edaran KPU No.302/VI/KPU/2015.

Dinasti politik
yang dikembangkan
oleh para kepala
daerah telah
mengganggu mutu
demokrasi di daerah.
Berbagai aturan main
pilkada disiasati
untuk melanggengkan
kekuasaan daerah di kan oleh para petahana, agar bisa troversi,” ujar politisi Partai Gerin­
tangan keluarga para mencalonkan istri, anak, ponakan, dra ini.
petahana. Ada celah paman, dan lain­lain sebagai kepala
daerah. Padahal, UU No.8/2015 Di berbagai daerah, para petahana
hukum, memang, tentang Pilkada, tegas mengatakan, ramai­ramai mengundurkan diri
yang dimanfaatkan calon kepala daerah tidak boleh sebelum masa jabatannya habis.
para petahana untuk punya konflik kepentingan dengan Dengan begitu, mereka tak disebut
melanggengkan petahana. sebagai petahana. Pada gilirannya,
ini membuka pintu bagi keluarga
dinastinya. Menanggapi hal ini, Fadli berpan­ dekatnya untuk ikut dalam pilkada.
dangan, dinasti politik tetap tidak Fadli pun mengaku, terus menga­
boleh dikembangkan. Peraturan mati perkembangan kontroversi ini
Dalam surat edaran tersebut, KPU yang ada tentang ini menyisakan ke depan. Untuk kemudian DPR bisa
menilai bahwa kepala daerah yang celah multitafsir. “Saya kira sudah mengambil langkah strategis, mela­
mengajukan penguduran diri dari jelas bahwa dinasti politik itu tidak rang praktik dinasti politik di satu
jabatannya sebelum pemilihan ti­ dibolehkan. Soal perbedaan tafsir level pemilihan dengan aturan yang
dak dapat disebut petahana lagi. antara KPU dan Komisi II, itu kare­ jelas dan tegas. (mh) Foto: Iwan Arma-
Inilah celah krusial yang dimanfaat­ na UU­nya menyimpan celah kon­ nias/Parle/HR

PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015 11