Page 10 - MAJALAH 126

LAPORAN UTAMA

PILKADA SERENTAK

HARUS LEBIH MURAH

nggaran pemilihan daripada nanti hasilnya banyak anggaran mestinya lebih rasional.
kepala daerah (pilka­ digugat.” Seraya menambahkan,
da) serentak ternyata “Namun, bila sudah siap, segera lak­ Fadli menjelaskan peran DPR dalam
membengkak. Komi­ sanakan sesuai jadwal Pilkada pada penganggaran pilkada. Sejauh ini,
si Pemilihan Umum akhir tahun ini.” pemerintah yang selalu mengaju­
(KPU) mengajukan anggaran Rp 7 kan, DPR tinggal mengecek perun­
triliun untuk hajatan pilkada mas­ Banyak yang perlu disiapkan dari tukannya. “Ya, kalau pemerintah
sal di akhir tahun ini. Alih­alih ingin pesta demokrasi di daerah. Mulai mengajukan, kita cek sampai di
menghemat anggaran, justru beng­ dari anggaran, aturan main, logis­ mana. Kemarin pengajuan dari KPU
kak anggaran di sana sini. tik, pengamanan, hingga kontro­ terlalu besar hingga Rp 7 triliun.
versi politik dinasti. Soal anggaran Masa yang tadinya Rp 4 triliun jadi
Sibuk menerima banyak tamu, misalnya, angka Rp 7 trliun mem­ Rp 7 triliun. Sampai harus beli mo­
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sem­ perlihatkan tidak efisiennya penye­ tor dan lain­lain. Jadi, saya kira ha­
pat menjawab beberapa pertanyaan lenggaraan. Itu berarti lebih besar rusnya dengan Pilkada serentak ini
yang dilayangkan Parlementaria 30 persen dari alokasi anggaran kita jauh lebih murah dan efisien,
seputar Pilkada serentak. Banyak pilkada 5 tahun sebelumnya. Tak bukan justru jadi lebih mahal.”
masalah yang dibicarakan terma­ kurang dari Mendagri Tjahjo Ku­
suk kritiknya pada penyelengga­ molo juga menyayangkan anggaran Sementara itu tahapannya sendiri
raan pilkada serentak kali ini. Bila yang membengkak ini. masih terus berjalan. Bulan Juli ini,
masih terlalu banyak masalah yang tepatnya tanggal 26­28 pendaftaran
membelit penyelenggaraan pilkada Salah satu pembengkakan ang­ peserta pilkada serentak dimu­
serentak, baiknya ditunda daripada garan adalah pembelian kenda­ lai. Tinggal menyisakan dua partai
dipaksakan dengan kualitas pemili­ raan ope rasional bagi sejumlah yang hingga kini masih bermasalah,
han yang rendah. KPUD. Pengadaan kendaraan yang yaitu Golkar dan PPP. Kepesertaan
mestinya bisa sewa, malah harus dua parpol tersebut masih diper­
Fadli pada Juni lalu mengemuka­ membeli. Inefisiensi masih terjadi. tanyakan legalitasnya, karena kon­
kan pandangannya kepada banyak Bukankah semangat menyelengga­ flik yang belum tuntas.
wartawan termasuk Parlemen­ rakan pilkada serentak ingin meng­
taria. “Kalau nanti terlihat kurang hemat anggaran? Fadli juga sangat Fadli menilai, sejauh ini tahapan
siap, lebih bagus tidak dipaksakan menya yangkan hal ini. Pengajuan masih berjalan baik, walau di sana

10 PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015