Page 14 - MAJALAH 126

LAPORAN UTAMA

PETAHANA MENCARI CELAH,

MK MEMBUKA JALAN

UU Pilkada 2015, Pasal 7 butir r
meyebutkan dengan singkat dan
tegas: “tidak memiliki konflik ke­
pentingan dengan petahana”. Dalam
penjelasannya, pasal ini melarang
dinasti politik dipraktikkan. Artinya,
calon kepala daerah tidak memiliki
hubungan darah, ikatan perkawin­
an, dan/atau garis keturunan satu
tingkat lurus ke atas, ke bawah, dan
ke samping dengan petahana.

Orangtua, mertua, menantu, sauda­
ra kandung, ipar, paman, atau bibi,
ontroversi terus bergu­ daerah. Para petahana seperti tak tak boleh mengikuti kontestasi se­
lir mengiringi semarak rela daerahnya dipimpin orang lain, lama satu periode di satu level pe­
dinasti politik di dae­ selain keluarganya. milihan. Begitulah penjelasan yang
rah. Para petahana pun didapat dari aturan main yang ada.
Kbersiasat agar turunan UU Pilkada, kata Wahidin, sudah
dan kerabat dekat bisa melanjutkan berupaya mencegah terjadinya
estafet kepemimpinan daerah. UU praktik dinasti politik.
Pilkada dan Peraturan KPU (PKPU)
sudah diterbitkan. Polemik pun “UU mengisyaratkan ada upaya
terjadi. Terakhir, MK memutuskan mencegah terjadinya politik dinasti.
bahwa keluarga petahana boleh Lalu membuat norma­norma terten­
mencalonkan diri. tu untuk mengatur kecenderungan
syahwat kekuasaan dari saudara­
Awal Juli lalu, Komisi II DPR terus saudara kita yang ingin membangun
mematangkan persiapan menuju tradisi politik turunan,” tandas poli­
pilkada serentak. Di sela­sela kesi­ tisi Partai Demokrat itu. Wahidin tak
bukan mengikuti rapat kerja dengan menampik, banyak petahana yang
kementerian terkait, Parlementaria coba mengakali aturan main agar
menemui Wakil Ketua Komisi II DPR keluarganya bisa terus bercokol di
Wahidin Halim dan Anggota Komisi Menurut mantan Wali Kota Tange­ tampuk pimpinan daerah.
II DPR Frans Mance Natamenggala. rang tersebut, ini realitas politik di
Perkembangan legislasi terakhir me­ daerah yang harus dicermati. Di­ Namun ada sedikit kelonggaran
nyangkut aturan main pilkada dan nasti politik harus diatur. Jangan yang diberikan bagi para petahana.
pandangan kritis menyangkut hal terus melanggengkan kekuasaan di Bila sang ayah seorang gubernur,
ini, terpapar secara lugas. tangan keluarga. “Ya memang ada masih boleh mencalonkan kerabat­
syahwat kekuasaan bagi petahana nya sebagai calon bupati atau wali
Wahidin Halim melihat, sudah jadi untuk memperpanjang kekuasaan. kota di provinsi tersebut. Artinya,
kecenderungan para petahana ingin Ada sebuah keprihatinan terhadap larangan dinasti politik hanya di satu
melanggengkan syahwat politiknya realitas politik yang mentradisikan level pemilihan, bukan satu provinsi.
di daerah. Ini menurunkan kuali­ kekuasaan untuk turun temurun. Wahidin berkomentar, banyak peta­
tas demokrasi. Putra mahkota dari Ini, kan, menjadi gugatan masyara­ hana mencari celah dan mengakali
trah petahana sudah jauh­jauh hari kat banyak,” katanya kepada Par­ norma agar kekuasaan tetap dalam
disiapkan untuk kontestasi kepala lementaria. genggam an keluarga.

14 PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015