Page 17 - MAJALAH 126

Apabila hal ini tidak diantisipasi Komarudin Watubun mengatakan,
dengan kepemimpinan yang tegas tidak ada alasan untuk menunda
pada tingkat nasional, dikhawatirkan pilkada. “Saya dukung Pak Ma­
dapat memicu lahirnya masalah ngindaan mengundang pihak­pihak
lanjutan. “Bisa menjadi tidak terkait. pilkada serentak harus
terkendali di kemudian hari,” im­ tetap berjalan. Pemerintah pusat
buhnya. harus proaktif,” ujarnya.

Politisi PDIP ini menjelaskan, Anggota Komisi II DPR dari
diantara problem teknis tersebut Fraksi PPP, Arwani Thomafi, juga
misalnya, belum tuntasnya persoalan mendorong pilkada serentak
penganggaran penyelenggaraan digelar sesuai jadwal. “Namun,
pilkada di daerah. Baik anggaran soal dana pengawasan yang belum
untuk Komisi Pemilihan Umum cair, itu sangat merisaukan. Kita
(KPU), maupun untuk Badan lihat apakah janji akan dicairkan
Pengawas Pemilu (Bawaslu). semua daerah pada 3 Juli terwujud,”
katanya.
Sebab, dari 269 daerah yang akan dan Komisi III, Kementerian Dalam
melaksanakan pilkada, berdasarkan Di tempat terpisah, Anggota Komisi Negeri (Kemendagri), Polri, Bawaslu
data Kemendagri dan KPU baru 209 III DPR, Akbar Faizal mengatakan serta KPU sudah siap,” ujar politisi
daerah yang telah menandatangani permasalahan anggaran jangan dari Nasdem itu.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah sampai menghambat pilkada
(NPHD) anggaran KPU, sementara serentak Desember mendatang. Di samping itu, Akbar Faizal juga
untuk NPHD anggaran pengawas Ia menilai persoalan dana dan menyoroti kegaduhan politik antar
pemilu, baru ditandatangani di 44 operasional lainnya merupakan partai yang memiliki tendensi
daerah. “Munculnya wacana revisi pro s e s u nt u k menc ipt a k a n untuk memundurkan jadwal pil­
UU Pilkada juga menambah pelik demokrasi yang sesuai harapan. kada serentak. Ia menilai bahwa
persoalan,” ujarnya. tindakan ini sebagai langkah
“Walau memang ada permasalahan inskonstitusional dari partai politik
Harus Pro Aktif anggaran, saya rasa 712 miliar yang sedang bersengketa.
untuk bangsa yang besar seperti
Namun sejumlah anggota Komisi II Indonesia tidak menjadi masalah, Landasan yuridis UU Nomor 8 Ta­
DPR menekankan, tidak ada ala­ demi sebuah demokrasi yang kita hun 2015 tentang Pilkada sudah
san kuat untuk menunda tahapan inginkan. Jangan sampai ini menjadi mengatur jelas mengenai waktu
pelaksanaan pemilihan kepala dae­ penghalang pilkada serentak itu,” pelaksanaan pilkada serentak.
rah serentak yang dijadwalkan pada katanya. Akbar bersikukuh pilkada serentak
Desember 2015 mendatang. Peme­ harus dilaksanakan sesuai jadwal,
rintah dan KPU diminta bekerja Akbar menilai hal tersebut bukan yakni 9 Desember 2015 karena para
ekstra keras melancarkan semua masalah dan bisa dipersiapkan. penyelenggara sudah menyatakan
tahapan pemilihan kepala daerah. Sebab pilkada Desember mendatang kesiapannya. “Seluruhnya siap dan
adalah yang pertama kali dalam jangan sampai persoalan­persoalan
“Hanya tinggal sedikit daerah yang sejarah Republik Indonesia dilak­ ini menyandera partai­partai yang
belum menganggarkan (dana). Kami sanakan secara serentak. siap,” ujarnya.
kumpulkan saja bersama­sama
dengan Menkeu untuk mencari Jika mengacu pada beberapa ske­ Sebelumnya, dikabarkan Kepala
solusi,” kata Anggota Komisi II DPR nario operasional teknis, pe nga­ Badan Pemelihara Keamanan Polri
dari Fraksi Partai Demokrat, EE manan dan penyelesaian seng­ (Kabarhankan) Komjen Putut Eko
Mangindaan, dalam rapat kerja keta yang dipaparkan secara Bayuseno mengeluhkan adanya
dengan Menteri Dalam Negeri komprehensif oleh para mitra kerja kekurangan anggaran Rp 712 miliar
(Mendagri) Tjahjo Kumolo di Gedung komisi, kata Akbar, penyelenggara untuk pengamanan pilkada seren­
DPR, Jakarta, baru­baru ini. pilkada itu sudah siap. tak. Dari total anggaran Rp 1,07
triliun, baru Rp363 miliar yang di­
Anggota Komisi II dari FPDI­P, “Dalam rapat gabungan Komisi II setujui. (nt) Foto: Andri/Parle/HR

PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015 17