Page 22 - MAJALAH 126

Selain itu, Tjahjo mengakui hal tersebut bukan sema­ semua pada 269 daerah di mana 260 Pemda telah me­
ta­mata kesalahan pemda karena pemda juga terikat nyalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Umum KPU
dengan UU sehingga tidak bisa mengambil tindakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan sembilan
luar UU. Pemda dalam proses penyaluran.

“Kami akan mendorong Panwas dan Pemda prioritas­ Dalam rapat itu, Mendagri juga menegaskan bahwa ke­
kan penyelesaian persoalan ini. Paling lambat sampai pala daerah yang mengundurkan diri sebelum pemilih­
tanggal 3 Juli semua sudah beres,” tandasnya. an kepala daerah serentak tahun ini harus mendapat
persetujuan dari DPRD setempat. “Kepala daerah tidak
Sementara mengenai anggaran untuk pengamanan bisa mengundurkan diri semaunya, tetapi ada per­
Pilkada juga, kata Tjahjo, saat ini tidak lepas dari fokus syaratan yang harus dipatuhi,” kata Tjahjo Kumolo.
Kemendagri untuk persiapan Pilkada serentak.
Seperti diketahui, pengunduran diri sejumlah kepala
Menurutnya, anggaran pilkada bagi unsur pengamanan daerah sebelum masa jabatannya habis itu dapat me­
setempat dipastikan tersedia pada APBD dalam bentuk micu terciptanya dinasti politik melalui pilkada seren­
hibah atau program dan kegiatan pada Satuan Kerja tak, yang akan diselenggarakan pada Desember 2015.
Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait se­
perti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan Undang­Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,
“Kemendagri senantiasa mengawal proses tersebut keluarga dan kerabat kepala daerah petahana dilarang
dan akan berkoordinasi dengan Kepolisian dan Insti­ mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
tusi terkait berkenaan dengan efektivitas pertang­
gungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang­ Menurut Mendagri, untuk menghindari terjadinya di­
undangan,” pungkasnya. nasti politik akibat celah tersebut, dibuatlah aturan
agar kepala daerah yang akan mundur harus mendapat
Tjahjo juga mengungkapkan bahwa NPHD dengan KPU persetujuan dari DPRD setempat. “Kami sudah men­
Provinsi dan Kabupaten/Kota telah ditandata ngani syaratkan pengunduran diri kepala daerah tidak bisa

22 PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015