Page 24 - MAJALAH 126

Sekjen AIPA P. O. Ram

IDEALNYA PILKADA SERENTAK 2027

dealnya, pilkada serentak tidak ngantisipasi dan memprediksi im­
tahun ini. Tahun 2027 adalah plikasi­implikasi negatif.
waktu yang tepat untuk itu.
Belum setahun kita beristira­ Demokrasi yang kita sepakati se­
Ihat dari pemilu nasional, su­ jak 1998 adalah demokrasi yang
dah tancap gas lagi untuk pilkada sarat dengan pembelajaran, te­
serentak. Belum lagi masih ada kon­ ladan, dan tata pemerintahannya
flik dua partai yang belum selesai. lebih baik. Nah untuk mencip­
Ini menimbulkan kerawanan sosial takan peme rintahan yang baik
tersendiri dalam menyambut pilka­ perlu didukung parpol yang sung­
da massal tahap pertama ini. guh­sungguh dalam mengikuti
pilkada. Kepemimpinan di daerah
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pe­ akan bermasalah bila hanya diikuti
ngetahuan Indonesia (LIPI) Siti oleh partai­partai yang belum siap
Zuhro memaparkan banyak pan­ berkontestasi. Ini sangat mendasar
dangannya soal hajatan pilkada menurut saya. Jadi, demokrasi me­
serentak itu. Ditemui Parlementa­ ngajarkan kita dewasa dan matang.
ria di ruang kerjanya, profesor riset pilkada juga tidak subject to change Di situlah kontestasi menunjukkan
ilmu politik tersebut, membincang atau terancam berubah­ubah. Se­ kualitas kita.
banyak hal terkait pilkada serentak. tiap tahapan pilkada rentan konflik.
Dari persoalan anggaran, tahapan, Itu pengalaman penyelenggaraan Rekrutmen kepala daerah masih
dinasti politik, hingga tradisi mahar pilkada dari 2005­2014 sebanyak mentradisikan mahar. Ini adalah
saat rekrutmen calon kepala dae­ 1027 pilkada. hulu yang menyebabkan konflik di
rah. Berikut petikan hasil wawan­ hilir. Bagaimana pandangan Anda?
caranya kepada reporter M. Husen Pengalaman sebegitu banyak ka­
dan fotografer Jaka Nugraha. lau tidak menjadi lesson learn atau Masalah mahar sudah dimunculkan
role model bagi bangsa Indonesia secara eksplisit dalam aturan main.
Bagaimana Anda melihat kesiapan terutama daerah, maka kita akan Tidak boleh satu pun partai atau
pilkada serentak kali ini? mengalami blunder yang luar biasa. gabungan partai yang menggu­
Setelah itu Bawaslau, Panwaslu be­ nakan cara­cara mahar. Itu sudah
Secara umum, institusi penyeleng­ lum memiliki dana, karena sejumlah dicantumkan di UU pilkada hasil
gara pilkada, baik KPU, Bawaslu, daerah belum menganggarkan itu. revisi. Masalahnya sekarang sejauh
pemeritah, Pemda, lembaga pene­ Menurut saya ini masalah serius. mana penegakan hukumnya. Meng­
gak hukum, termasuk parpol ha­ Apalagi secara institusional lemba­ gelar pilkada berarti kita sedang
rus siap. Kesiapannya bukan yang ga penegak hukumnya juga belum membangun kualitas hubu ngan
dipaksakan siap, tapi siap lahir ba­ mendapatkan dana. kita dengan baik. Ketika pilkada di­
tin. Artinya siap fisik dan piranti. landasi penegakan hukum mestinya
Siap piranti itu menyiapkan penye­ Jangan menutup mata terhadap ke­ harus form.
lenggaraan dan UU­nya. Dengan mungkinan munculnya permasa­
demikian semua bisa mengacu pada lahan, karena penyelenggara pilka­ Di luar negeri kalau melanggar
UU Pilkada yang sudah disahkan. da tidak serius dalam menjalankan akan dapat pinalti yang keras. Nah,
Ini penting bagi saya. tupoksinya. Ya, karena dananya di Indonesia tidak. Seolah­olah hu­
tidak cukup. Bagaimana mau be­ kum di Indonesia bisa dibeli. Dalam
Harus dipastikan oleh stake holder raktivitas kalau belum diberikan pilkada dengan law enforcement
terkait bahwa UU sudah bisa di­ dananya. Pilkada serentak bisa me­ berarti ada keterikatan hukum un­
jalankan, tidak ada revisi lagi, se­ nimbulkan konflik. Kita tidak ber­ tuk tidak menyimpang. Parpol dan
hingga PKPU juga memiliki kekuat­ doa untuk itu. Tapi sebagai bangsa KPU bertanggung jawab dalam
an hukum ketika mengacu pada UU yang wise, itu harus kita antisipasi. hal ini. Kita tidak mau dengar lagi
yang tidak direvisi lagi. Tahapan Kita harus bersikap cerdas me­ komisioner KPU pusat dan daerah

24 PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015