Page 28 - MAJALAH 126

SUMBANG SARAN

(LIPI) ada 5 persen kasus kekerasan meredam. Apalagi, pelaksanaan konflik di internal partai. Tentu hal
sepanjang 500 kali pilkada selama pilkada serentak saat ini masih ini menjadi tantangan tersendiri
2005­2008 dan pada 2010, Inter- menemui kendala anggaran baik dalam pelaksanaan pilkada seren­
national Crisis Group mencatat untuk anggaran pe ngamanan mau­ tak. PKPU Nomor 9 Tahun 2015
sebanyak 220 pilkada telah terjadi pun pelaksanaannya, meskipun se­ tentang pencalonan kepala daerah
20 kasus kekerasan (Alamsyah M cara umum pemerintah dan KPU Pasal 36 ayat 1 PKPU menyebutkan,
Dja’far, Kompas 22 Mei 2015). Data menyatakan soal anggaran masih apabila keputusan menteri tentang
kasus kekerasan terkait pilkada ini bisa diatasi. kepengurusan partai politik tingkat
bisa dijadikan perbandingan un­ pusat masih dalam proses penyele­
tuk mengestimasi seberapa besar Tantangan lainnya yang tak kalah saian sengketa di pengadilan, maka
potensi konflik dalam pelaksanaan pentingnya adalah potensi kecura­ KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/
pilkada serentak. Tentu besar ke­ ngan masih menjadi ancaman. Pa­ KIP Kabupaten/Kota menerima
cilnya konflik yang mungkin terjadi salnya, dengan pelaksanaan pilkada pendaftaran pasangan calon ber­
dasarkan keputusan terakhir dari
menteri.

Namun, di dalam Pasal 36 ayat 2,
apabila dalam proses penyelesaian
sengketa itu terdapat penetapan
pengadilan mengenai penundaan
pemberlakuan keputusan menteri,
maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP kabupaten/Kota tidak
dapat menerima pendaftaran pa­
sangan calon sampai ada putusan
berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti dengan penerbitan
keputusan dari menteri tentang
penetapan kepengurusan partai
politik.

Sedangkan dalam Pasal 36 ayat
3 dituliskan, jika sengketa belum
mendapat keputusan hukum tetap,
akan tergantung kesiapan aparat secara serentak dan hanya satu maka partai politik bisa melakukan
keamanan, penyelenggara pilkada, putaran berpotensi mendorong islah yang kemudian didaftarkan ke
para kandidat beserta pendukung­ kandidat melakukan segala upaya kementerian. Kepengurusan hasil
nya dan masyarakat dalam menjaga dan akan bertarung habis­habisan islah ini bisa digunakan KPU un­
terselenggaranya pilkada dengan termasuk menggunakan cara­cara­ tuk memproses pengajuan calon
aman, tertib, dan demokratis. culas demi mencapai kemenangan. kepala daerah. Yang menjadi ma­
Kecurangan bisa berupa kampa­ salah adalah jika sampai batas akhir
Namun jika dikaji dari aspek ba­ nye hitam, politik uang, intimidasi, pendaftaran pasangan calon kepala
nyaknya pilkada yang dilaksanakan hingga manipulasi hasil perolehan daerah belum ada putusan final dari
secara serentak dan luasnya suara. Belum lagi kasus kecurangan pengadilan dan kedua kubu gagal
wilayah serta rasio perbandingan yang melibatkan penyelenggara melaksanakan islah, maka partai
antara jumlah aparat keamanan pemilu selama pelaksanaan pilkada yang mengalami konflik tersebut
dengan jumlah penduduk di ma­ langsung kerap terjadi di sejumlah terancam tidak dapat mengikuti
sing­masing daerah yang melak­ daerah. Tak sedikit penyelenggara pilkada serentak 2015. Maka dari
sanakan pilkada serentak yang be­ pemilu yang terbukti melanggar itu, islah adalah jalan keluar bagi
lum memadai, maka apabila timbul telah diberhentikan melalui putus­ partai Golkar dan PPP.***
ledakan konflik secara serentak an pengadilan Dewan Kehormatan
di beberapa wilayah tentu akibat­ Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karyono Wibowo
nya bisa lebih fatal karena aparat Peneliti di Indo Survey & Strategy (ISS)
keamanan bisa kewalahan untuk Tantangan lainnya adalah adanya

28 PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015