Page 26 - MAJALAH 126
P. 26

SUMBANG SARAN






          Tantangan




          Pilkada Serentak







              etelah melewati perdebatan   ma rencananya dilaksanakan di 269   waktu, meskipun sejauh ini belum
              yang cukup keras, akhirnya   daerah, yaitu terdiri dari  9 provinsi,   ada angka yang pasti berapa ang­
          SDPR  memutuskan pilkada         36 kota, dan 224 kabupaten. Sisanya   garan yang bisa dihemat. Namun
          serentak dilaksanakan melalui tiga  digelar Februari 2016 untuk tahap   penghematan pelaksanaan pilkada
          gelombang.  Pasal 201 Undang­    kedua dan Juni 2018 untuk tahap  serentak secara umum bisa dilihat
          Undang Nomor 1 Tahun 2015 me­    ketiga. Jumlah daerah yang akan  dari segi anggaran belanja perleng­
          ngamanatkan pelaksanaan Pilkada  menyelenggarakan pemilihan ke­    kapan dan biaya operasional –yang
          serentak pada gelombang pertama   pala daerah pada gelombang perta­  tentu saja lebih efisien karena di­
          dilaksanakan pada Desember 2015  ma ini terbilang paling banyak, yai­  lakukan secara massal dan bersa­
          untuk memilih kepala daerah yang   tu mencapai kurang lebih 53 persen   maan. Pun dari segi waktu, pilkada
          masa jabatannya berakhir pada    dari 537 provinsi dan kabupaten/  serentak lebih efektif dan efisien
          2015 dan semester pertama 2016.   kota di seluruh Indonesia.       karena  dilakukan  secara  bersa­
                                                                             maan. Salah satu indikator untuk
               ilkada gelombang kedua di­                                    menggambarkan efisiensi waktu
               laksanakan pada Februari                                      dan anggaran pilkada serentak
          P2017 untuk memilih kepala                                         adalah pelaksanaan pemungutan
          daerah yang purna tugas pada se­                                   suara hanya satu putaran seba­
          mester kedua 2016 dan 2017. Se­                                    gaimana diatur dalam Undang­Un­
          mentara pilkada ge lombang ketiga                                  dang Nomor 1 Tahun 2015.
          dilaksanakan pada bulan Juni tahun
          2018 untuk mengganti kepala dae­                                   Dari segi anggaran negara, pilka­
          rah yang berakhir masa jabatannya                                  da serentak semestinya memang
          pada 2018 dan 2019.                                                bisa menghemat biaya. Pun biaya
                                                                             kampanye kandidat idealnya juga
          Pelaksanaan pilkada ini kembali                                    bisa lebih efisien karena sekurang­
          berulang dalam rentang waktu lima                                  kurangnya tidak ada biaya kampa­
          tahun. Sehingga pilkada serentak                                   nye putaran kedua. Namun di sisi
          kembali dilaksanakan pada 2020                                     lain, pilkada serentak dan hanya
          untuk mengganti kepala daerah                                      satu putaran juga berpotensi se­
          yang dilantik pada 2015. Sedang­  Mengukur Efisiensi Pilkada Seren­  makin mendorong para kontestan
          kan pemilihan kepala daerah un­  tak                               pilkada untuk “jorjoran” mengelu­
          tuk mengganti kepala daerah hasil                                  arkan biaya dan bahkan berpotensi
          pemilihan tahun 2017 dilaksanakan   Salah satu semangat penyelengga­  menghalalkan segala cara demi
          pada tahun 2022, dan untuk kepala   raan pilkada serentak adalah untuk   mendulang suara.
          daerah hasil pemilihan tahun 2018   menghemat biaya, karena selama
          diganti pada 2023 sehingga di­   pelaksanaan pilkada langsung se­  Harapan untuk menghemat biaya
          harapkan pilkada serentak secara   jak 2005 sampai 2013 dinilai terlalu   dari sisi kandidat nampaknya ti­
          nasional akan digelar pada tahun   boros. Karenanya, salah satu yang   dak mudah dilakukan meskipun
          2027 meski pelaksanaan pilkada  menjadi alasan pelaksanaan pilkada   sudah  ada  aturan main  (rules  of
          serentak nasional pada 2027 masih   serentak diyakini bisa lebih efektif   the game) berupa undang­undang
          menuai kontroversi.              dan efisien. Pilkada serentak ideal­  maupun Peraturan Komisi Pemilih­
                                           nya memang bisa dilakukan peng­   an Umum (PKPU) yang membatasi.
          Pilkada serentak gelombang perta­  hematan dari sisi anggaran dan   Pasalnya, pada praktiknya, pe­



          26  PARLEMENTARIA  EDISI 126 TH. XLV, 2015
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31