Page 23 - MAJALAH 126

mundur semaunya, tetapi harus ada persetujuan DPRD Ia juga mengungkapkan dalam rangka menyukseskan
dengan menyebutkan alasannya,” katanya. pelaksanaan pilkada serentak tahu 2015, pihaknya telah
menugaskan para gubernur, bupati dan walikota untuk
Mendagri mempertanyakan langkah kepala daerah memberikan dukungan optimal kepada KPU/Bawaslu
yang mundur sebelum waktunya sebab, ketika dilantik, Provinsi dan KPU/Panwaslu Kabupaten/Kota selaku
mereka sudah mengucapkan sumpah dan janji untuk penyelenggara pilkada, serta mendukung pengawalan
menjalankan tugas hingga masa jabatannya tuntas. situasi keamanan selama tahapan pelaksanaan pilkada
mengingat pelaksanaan pilkada merupakan kebijakan
Ia menyatakan, alasan pengunduran diri kepala daerah strategis nasional.
harus jelas. Jika alasannya berhalangan tetap, DPRD
bisa mengkaji apakah benar berhalangan tetap atau Sementara itu rapat Komisi II DPR yang dipimpin Ketua
hanya untuk menyiasati UU Pilkada agar keluarganya Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman yang didampingi
bisa mencalonkan diri. oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Mustafa Kamal, dan
Wahidin Halim dengan Mendagri tersebut menghasil­
Pihaknya juga menyoroti surat edaran Komisi Pemili­ kan beberapa kesimpulan diantaranya, Komisi II DPR
han Umum (KPU), yang antara lain menyebutkan bah­ memberikan apresiasi kepada Kemendagri dan Badan
wa pengunduran diri kepala daerah paling lambat 25 Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang mampu
Juli 2015 atau sehari jelang pendaftaran. Tjahjo merasa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
perlu ada kajian lebih dalam mengenai hal itu. Menu­ BPK atas laporan keuangan tahun 2014.
rut Tjahjo, pengunduran diri kepala daerah yang diatur
KPU harus memenuhi syarat dasar, yakni surat kepu­ Komisi II DPR juga meminta kepada Kemendagri dan
tusan Mendagri dengan batas waktu yang diatur KPU. BNPP untuk lebih mempercepat penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan BPK yang hingga saat ini ma­
Dalam materinya saat rapat dengan Komisi II DPR, sih dalam proses, sesuai dengan rekomendasi BPK.
Mendagri mengungkapkan bahwa pilkada serentak
akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 Terhadap 65 RUU Daerah Otonom Baru (DOB) dan 22
di 269 daerah yang terdiri sembilan provinsi, 224 ka­ RUU DOB yang merupakan usul inisiatif DPR periode
bupaten dan 36 kota. 2009­2014, Komisi II DPR dan Kemendagri sepakat un­
tuk mengagendakan rapat kerja yang akan membahas
Adapun untuk pilkada pada tahun 2017 sebanyak 101 secara khusus terkait kelanjutan 65 RUU DOB dan 22
pilkada yang meliputi tujuh pilkada provinsi, 76 pilka­ RUU DOB dan usulan baru lainnya.
da kabupaten dan 18 pilkada tingkat kota. Sedangkan
untuk tahun 2018 sebanyak 171 pilkada yang terdiri 17 Dalam kesimpulannya, Komisi II DPR juga memberi­
pilkada provinsi, 115 kabupaten dan 39 pilkada tingkat kan apresiasi kepada Kemendagri yang telah melaku­
kota. kan upaya­upaya dalam rangka mensukseskan Pilkada
serentak tahun 2015, dalam hal penyiapan regulasi dan
koordinasi dukungan Pemda.

Namun demikian, Komisi II DPR meminta kepada
Kemendagri untuk dapat terus menyempurnakan
regulasi yang dipandang perlu untuk pilkada berkua­
litas, demokratis, efisiein, aman, dan partisipatif
untuk mengantisipasi praktik­praktik tidak sehat dan
memastikan penyelenggaraan tahapan pilkada secara
konsisten dalam pelaksanaan pilkada serentak 2015.

Komisi II DPR juga meminta Kemendagri untuk lebih
mengoptimalkan koordinasi dengan Pemda yang akan
melaksanakan pilkada serentak 2015 terkait belum di­
tandatangani NPHD di sembilan daerah, anggaran bagi
Bawaslu dan Panwaslu di 50 daerah serta anggaran
pengamanan untuk Kepolisian.(nt) Foto: Nefuroji, Andr/
Parle/HR

PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015 23