Page 27 - MAJALAH 126
P. 27
Oleh: Karyono Wibowo
raturan tersebut banyak dilanggar. survei popularitas dan elektabilitas konsultan pendampingan pilkada
Peraturan pembatasan biaya kam kandidat sebagai salah satu pertim sejak aktif di Lingkaran Survei In
panye seringkali tak mampu men bangan untuk menentukan pasa donesia hingga kini aktif di lembaga
jerat peserta pemilu kepala daerah. ngan kandidat. riset dan konsultan Indo Survey &
Nyaris selalu ada celah untuk me Stra tegy, kisaran biaya yang dike
nyiasati peraturan yang ada. Di luar Memasuki tahapan pilkada, biaya luarkan per satu pasangan calon
faktor itu, instrumen program ke yang dikeluarkan kandidat rela yang menjadi kontestan pilkada un
giatan yang harus dilakukan kandi tif lebih besar karena variabel bi tuk tingkat kabupaten/kota harus
dat dalam sistem pilkada langsung aya pada saat memasuki tahapan mengeluarkan dana antara Rp5 –
memang lebih banyak jika diban pilkada lebih banyak dan program Rp20 milyar, bahkan ada yang le bih
dingkan dengan pilkada melalui pe kampanye pada tahap ini lebih mas dari Rp20 milyar, tergantung ke
milihan DPRD. Instrumen program sif dibanding tahapan pra pilkada. mampuan finansial dan daerahnya.
untuk penggalangan pemenangan Belum lagi, setiap kandidat harus Untuk pilkada provinsi, tentu lebih
lebih variatif. Karenanya, hal ini menguras koceknya untuk “ma besar lagi karena jangkauan wilayah
berbanding lurus dengan besarnya har” partai yang kerap dibungkus dan jumlah pemilih yang lebih besar
jumlah dana yang digunakan. de ngan istilah biaya untuk mengge dibanding kabupaten/kota.
rakkan mesin partai –untuk tujuan
Secara umum, anggaran biaya yang menggalang dukungan suara. Maka untuk meminimalisir kecu
ditanggung kandidat meliputi tiga rangan dan mencegah pemborosan
tahap; pra pilkada, saat pilkada dan Pengeluaran biaya yang menguras biaya kampanye kandidat diperlu
pascapilkada. Tahap pra pilkada, “brankas” para kandidat tak ber kan ketegasan dalam menerapkan
setiap kandidat pada umumnya su henti di situ. Biasanya, masih ada aturan. Semua pihak, baik kontes
dah melakukan berbagai program lagi biaya yang masih harus ditang tan maupun penyelenggara harus
kegiatan –yang tentu membawa gung yaitu biaya pascapilkada. Bi tunduk pada aturan. Karenanya,
konsekuensi biaya. Program terse aya pascapilkada ini biasanya di selain perlunya ma singmasing
but dilakukan untuk membentuk gunakan apabila terjadi sengketa kontestan saling bermain sportif
personal branding, meningkatkan pilkada yang berujung di pengadi (fairplay), netralitas penyelenggara
popularitas, akseptabilitas, dan lan. Namun tidak semua kandidat pilkada akan menjadi kunci suk
elektabilitas. Misalnya, program so yang menjadi kontestan mengelu sesnya pelaksanaan pilkada seren
sialisasi dengan aneka ragam ben arkan biaya karena tergantung pa tak yang demokratis dan berkuali
tuknya, dari model sosialisasi tatap sangan mana yang mengajukan gu tas.
muka, kegiatan sosial (social event), gatan (sebagai pemohon). Biasanya
sosialisasi door to door campaign, pasangan calon kepala daerah yang Tantangan Pilkada Serentak
sosialisasi melalui berbagai media ditetapkan Komisi Pemilihan Umum
hingga alat peraga beserta biaya Daerah (KPUD) menjadi pemenang Penyelenggaraan pilkada serentak
operasionalnya. Dalam sistem pe (sebagai pihak terkait) sejak awal belum tentu minus tantangan. Be
milihan langsung, berbagai kegiatan sudah mengalokasikan anggaran berapa tantangan yang dihadapi
pra pilkada di atas memang perlu pasca pilkada untuk mengantisi antara lain potensi konflik yang ma
dilakukan untuk meningkatkan pasi jika ada gugatan dari pasangan sih sangat buka lebar. Pengalaman
popularitas dan elektabilitas seba calon yang kalah. Biaya tersebut empirik sepanjang pilkada langsung
gai modal awal untuk mendapatkan belum termasuk biaya survei dan tak jarang berujung konflik. Ber
rekomendasi partai. Karena ada se konsultan pemenangan. Berdasar dasarkan data yang dilansir Lem
jumlah partai menggunakan hasil kan pengalaman penulis sebagai baga Ilmu Pengetahuan Indonesia
PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015 27
