Page 32 - MAJALAH 126

PENGAWASAN

Pada 2016, kementerian teknis un­ gota Komisi V telah bertemu de­ anggaran bagi daerah kabupaten
tuk pelaksanaan infrastruktur, Ke­ ngan seluruh jajaran eselon I Ke­ yang minim di sektor infrastruk­
menterian Pekerjaan Umum dan menterian PUPR dan membahas tur sebesar Rp100 miliar. Tentunya
Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), rencana anggaran masing­masing dengan cara ini diharapkan dapat
mendapat pagu indikatif sementa­ bidang. Komisi V pun berharap pro­ menggenjot pembangunan ekonomi
ra untuk belanja sebesar Rp102,56 gram tersebut dapat terealisasi di daerah setempat. “Bagi daerah yang
triliun dari yang diusulkan Kemen daerah pemilihan mereka. sudah maju seperti DKI Jakarta,
PUPR sebesar Rp178,22 triliun. harus dikurangi dan DAK itu harus
Sementara, Anggota DPR dari Par­ diberikan kepada daerah yang ter­
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi tai Golkar Roemkono mengatakan, batas produksinya,” jelasnya.
Francis mengatakan Komisi V sa­ dirinya mengapresiasi positif kerja
ngat berharap proyek infrastruktur daerah yang tidak tergantung dari Dia menambahkan, para Bupati di
yang menjadi agenda pemerintah pemerintah pusat dalam memba­ daerah pemekaran merupakan salah
selama lima tahun ke depan dapat ngun sektor infrastruktur. “Karena satu pahlawan daerah karena me­
sungguh­sungguh terealisasi. memang kita akui banyak daerah lalui anggaran yang serba terbatas
mereka dituntut untuk meningkat­
kan infrastruktur daerahnya bah­
kan ada beberapa daerah provinsi
yang jalannya mencapai 400 ribu
km. “Saya menghargai daerah yang
mampu membangun daerahnya
dengan anggarannya,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang berbeda,
Ketua Fraksi PKS sekaligus Ang­
gota Komisi III DPR Jazuli Juwaini
mengharapkan pemerintah dapat
bersungguh­sungguh mengejar
target implementasi APBN­P 2015.
“DPR intinya meminta pemerintah
memperbaiki kinerja dan kualitas
eksekusi belanja negara dengan
mencari terobosan kebijakan agar
serapan belanja modal yang selama
ini selalu dibawah 80 persen tidak
terulang. Kita berharap anggaran ini
benar­benar mampu menjadi stimu­
Menurutnya, Komisi V DPR mema­ pertumbuhannya sangat tergan­ lus perekonomian,” tambahnya.
hami besarnya tantangan dan ke­ tung dari pusat khususnya pemba­
terbatasan anggaran pemerintah ngunan infrastrukturnya,” jelasnya. Dirinya memberikan beberapa
dan akan memperjuangkan kebutu­ catatan diantaranya program­
han anggaran mitra kerja Komisi V Dirinya mengusulkan perlu dilibat­ program pembangunan terutama
DPRI RI sesuai dengan mekanisme kan peran investor dalam proyek terkait dengan sektor pertanian,
pembahasan anggaran di DPR RI. infrastruktur artinya jangan semua maritim, industri manufaktur serta
disubsidi oleh pemerintah pusat. infrastruktur energi dan konektivi­
“DPR telah setuju dengan ranca­ “Untuk Tol laut itu sebenarnya su­ tas benar­benar tepat sasaran dan
ngan alokasi anggaran dan program dah dari jauh hari sudah ada pro­ memiliki dampak yang luas untuk
RKA­K/L 2016, dalam hal ini Ke­ gramnya namun kendalanya me­ membuka lapangan kerja, mengen­
menterian PUPR, dan berkomitmen mang dermaga yang masih minim taskan kemiskinan, dan mening­
akan memperjuangkan itu agar ke­ di daerah­daerah,” paparnya. katkan daya beli rakyat. “Beberapa
butuhannya bisa terpenuhi,” kata­ program unggulan mesti dilengkapi
nya di Gedung DPR, baru­baru ini. Karena itu, dirinya mendukung dengan roadmap yang lebih jelas,”
penyebaran infrastruktur didae­ tegas anggota DPR dari Daerah Pe­
Fary mengatakan, sebelumnya ang­ rah­daerah misalnya dukungan milihan Banten III ini.

32 PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015