Page 30 - MAJALAH 126

PENGAWASAN

produktif secara berkelanjutan. lama tiga bulan. Menurut Haekal MEA (Masyarakat Ekonomi Asean),”
kebijakan paling penting dalam hal tekannya.
Bicara pada kesempatan berbeda ini adalah semua distributor yang
anggota Komisi VI Muhammad melayani publik harus sudah masuk Pada bagian lain Hamdani meng­
Haekal mengatakan, Peraturan data base Kemendag. Kewenangan ingatkan tentang pentingnya si­
Presiden (Perpres) no71/2015 ten­ Kemendag lain adalah mengelola nergitas antar lembaga dalam
tang Penetapan dan Penyimpangan ekspor­impor bahan pangan. In­ menjalankan Perpres pengendalian
Harga Kebutuhan Pokok dan Barang strumen Sistem Resi Gudang (SRG) ini. Koordinasi antara pemerintah
Penting yang telah ditandatangani dalam hal ini menjadi penting untuk pusat dan daerah serta peran Bu­
mengukur ketersediaan stok log yang selama ini sudah berperan
nasional. “Lewat sistem ini, dalam mengendalikan harga beras.
pemerintah bisa me ngetahui Bagi Hamdani yang sebelumnya
ketersediaan komoditas di adalah anggota DPD RI tentu bukan
tiap wilayah lokasi gudang pekerjaan mudah untuk memper­
SRG. Aturan teknis tentu luas tanggung jawab Bulog. “Me­
menunggu peraturan men­ ngendalikan harga beras saja sering
teri sebagai aturan teknis keteter apalagi harus mengawal
pelaksanaan perpres terse­ tambahan komoditas lain, perlu
but,” tekan wakil rakyat dari penambahan sarana pergudangan
daerah pemilihan Kalteng ini. termasuk cold storage. Tetapi yang
paling penting dari semua ini tentu
Komoditas dan Sinergitas adalah dukungan anggaran. Pro­
gram yang baik kalau tidak didu­
Haekal mengaku dapat kung anggaran yang memadai ya
menerima apabila pemerin­ memble,” tuturnya.
tah fokus pada 14 komoditas
yang terbagi dalam tiga ke­ Baginya upaya ini adalah langkah
lompok utama. Produk yang besar yang perlu dilakukan untuk
masuk kategori kebutuhan mengendalikan harga kebutuhan
pokok hasil pertanian yaitu pokok bagi masyarakat. Sejum­
beras, kedelai bahan baku, lah negara sudah menerapkan ke­
tempe, cabai dan bawang bijakan ini diantaranya Malaysia,
merah. Kebutuhan pokok Thailand dan Venezuela. Malaysia
hasil industri yaitu gula, punya UU Price Control Act and
Presiden Joko Widodo memberi­ minyak goreng dan tepung terigu. Anti Profiteering Act (Pengenda­
kan ruang lebih luas kepada Men­ Sedangkan produk kebutuhan po­ lian Harga dan Anti­Pengambilan
teri Perdagangan untuk bertindak kok hasil peternakan/perikanan Untung Lebih) sedangkan Venezu­
apabila menemukan penyimpa­ yaitu daging sapi, daging ayam ras, ela menetapkan UU Anti-Profiteer-
ngan. Ini juga sudah searah dengan telur ayam ras dan ikan segar yaitu ing yang melahirkan satu lembaga
UU no7/2014 tentang Perdagangan bandeng, kembung, tongkol/tuna/ khusus National Intendancy of
yang memberi kewenangan kepada cakalang. “Pada saat ini perlin­ Fair Costs and Prices. Sanksi bagi
Menteri Perdagangan untuk mene­ dungan terhadap komoditas ini kita pelanggarnya jelas dan tegas se­
tapkan kebijakan harga, melakukan bisa terima ya. Pada kondisi terten­ perti di Malaysia yang menerapkan
intervensi pasar untuk melindungi tu pemerintah perlu dinamis mem­ denda dan hukuman penjara sampai
kepentingan konsumen dan petani perluas cakupan penanggulangan tiga tahun. Hukum juga dipastikan
dari permainan harga serta serbuan harga pada produk lain di daerah akan menjerat aparat yang menco­
komoditas impor yang dimainkan misalnya sagu, kacang­kacangan ba main mata dengan pelaku ambil
spekulan. atau lainnya. Saya sendiri sering untung ini. “Kita perlu belajar dari
mendapat pengaduan dari kons­ keberhasilan negara lain dan kalau
Mendag juga berwenang mengelola tituen bagaimana mungkin harga bisa kita terapkan lebih baik. Pesan
stok dan logistik. Tidak ada yang jeruk Cina lebih murah daripada je­ pentingnya adalah tidak boleh lagi
boleh menyimpan barang kebu­ ruk lokal, apa mau membunuh pe­ ada spekulan yang bisa mengalah­
tuhan pokok di gudang yang lebih tani jeruk kita. Inikan perlu dianti­ kan negara,” tandas Hamdani. (iky)
dari kebutuhan normal yaitu se­ sipasi, apalagi menjelang penerapan Foto: Ibnur Khalid, Andri/Parle/HR

30 PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015