Page 36 - MAJALAH 126

ANGGARAN

Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan 2009­2013 sebesar Rp pemilik kapal belum memiliki No­
70,03 triliun mor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Kontribusi PDB 2009 2010 2011 2012* 2013**
Perikanan (%) hanya 0,26 Prosedur perizinan bagi pemilik
Pertumbuhan PDB 4,16 6,04 6,96 6,49 6,86 persen dana kapal dianggap terlalu mudah juga
Perikanan yang disum­ penyebab rendahnya PNBP. Pasal­
Persentase 3,15 3,09 3,06 3,1 3,21 bangkan ke nya, saat ini untuk perizinan pe­
Perikanan
terhadap PDB A PBN. Se­ nangkapan kapal ikan pemilik ka­
d an g k an pal di atas 30 GT hanya membayar
Sumber : Badan Pusat Statistik * : Angka sementara
** : Angka sangat sementara pada tahun kurang lebih Rp60 juta hingga Rp70
2013, dengan juta per tahun.
mengalami pertumbuhan sebesar nilai produksi perikanan tangkap
23,22% dengan rata­rata sebesar sebesar Rp101,32 triliun ternyata Sebagai perbandingan, Pemerin­
Rp145 triliun. Namun dengan ha­ hanya 0,22% yang tercatat sebagai tah Australia membanderol izin
sil produksi perikanan yang tinggi PNBP perikanan. menangkap lobster hingga menca­
tersebut pada kenyataannya hanya pai Rp11 miliar. Untuk itu, guna pe­
menyumbang PNBP sebesar 0,06% Padahal dari PNBP tersebut akan ningkatan PNBP perikanan di masa
dari total PNBP tahun 2013. dialokasikan kembali ke daerah mendatang diperlukan penataan
dalam bentuk Dana Bagi Hasil Sum­ perizinan baik dari sisi pendataan
Masih Banyak Permasalahan ber Daya Alam (DBH SDA). Masih maupun pengetatan prosedur per­
terdapat potensi peningkatan PNBP izinan. Rencana KKP untuk mem­
Peningkatan volume dan nilai yang belum termanfaatkan dari beri izin dengan syarat pengusaha
produksi perikanan baik perikanan sumber daya ikan dan non sumber berani membayar mahal kepada
tangkap maupun budidaya tidak di­ daya ikan. Ini merupakan indikasi negara perlu didukung.
barengi dengan peningkatan pen­ adanya inefficiency loss dalam sek­
capaian PNBP perikanan. Secara tor perikanan. Dan ini terjadi se­ Volume dan Nilai Produksi Perikanan
nominal, PNBP perikanan memang tiap tahun. Tingginya inefficiency Volume
meningkat setiap tahun tetapi rea­ loss PNBP perikanan antara lain
lisasinya cenderung selalu dibawah disebabkan adanya permasalahan
target yang ditetapkan. Peme rintah dalam hal perizinan penangkapan
pun hanya memberi target pada ikan, formula PNBP itu sendiri serta
kisaran Rp150­200 miliar pada ta­ pengawasan yang belum optimal.
hun 2009­2013. Baru pada tahun
2015 ini Pemerintah menargetkan Dalam hal perizinan, permasalah­
PNBP Perikanan di atas Rp500 mili­ an yang sering dijumpai adalah
ar. Dengan kondisi historis perkem­ banyaknya data pada dokumen Nilai
bangan PNBP perikanan yang ada kapal perikanan yang tidak sesuai
tentunya menjadi sebuah perta­ dengan hasil verifikasi di lapangan
nyaan mendasar kendala apa yang antara lain ukuran panjang, lebar
menyebabkan rendahnya PNBP dan dalam kapal, jenis, nomor dan
perikanan tersebut serta bagaima­ kekuatan mesin. Sebagai contoh,
na upaya untuk mengoptimalkan pemilik kapal lebih dari 30 gross
pencapaian PNBP perikanan. tonnage (GT) yang seharusnya me­
laporkan ke pusat justru mendaf­
Peningkatan volume dan nilai tarkan kapalnya dengan ukuran di Sumber : Kelautan dan Perikanan dalam Angka
produksi perikanan yang tidak di­ bawah 30 GT dimana izin kapal di Tahun 2014, Pusat Data, Statistik dan Infor­
sertai pencapaian PNPB yang op­ bawah 30 GT ada di daerah. Akibat­ masi, diolah
timal menunjukkan adanya ineffi- nya, PNBP menjadi lebih rendah. Rendahnya PNBP perikanan juga
ciency loss. Inefficiency loss PNBP disebabkan oleh formula dari PNBP
perikanan ini terjadi setiap tahun Selain itu, berdasarkan data umum itu sendiri, yakni Pungutan Hasil
dan menyebabkan potensi kerugian perpajakan pemilik kapal di atas 30 Perikanan (PHP). PHP adalah pu­
negara. Pada tahun 2011 terjadi in- GT per Januari 2015 jumlah pemilik ngutan negara yang dikenakan
efficiency loss sebesar 386 persen kapal yang telah memperoleh izin kepada perusahaan perikanan In­
dari total PNBP perikanan. Dengan mencapai 1.836 tetapi hanya 1.204 donesia yang melakukan usaha
nilai produksi perikanan tangkap yang memiliki NPWP. Sisanya, 632 penangkapan ikan sesuai dengan

36 PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015