Page 39 - MAJALAH 126
P. 39

de ngan besaran utang yang ma­    “Kenapa untuk ekspor, karena      sangat luar biasa. Tetapi juga mesti
            sih dinilai realistis ini. Justru Gus  utang kan menggunakan dolar. Ke­  yang diingat adalah krisis 1998 itu
            malah prihatin dengan kondisi eko­  tika seorang berutang ke luar nege­  adalah adanya transaksi dari para
            nomi saat ini. Dengan utang ini,  ri tapi orientasinya investasi dalam   gambler yang turut memperburuk
            Pemerintah belum serius mengga­   negeri, dan dibayarnya menggu­    suasana keuangan dan perbankan
            rap sektor produktif.             nakan rupiah, ini bisa menggerus   kita,” nilai Ecky.
                                              devisa ketika dia jatuh tempo pem­
            Gus menyatakan, DPR sebagai mitra  bayaran utang,” tegas Politisi asal   Untuk itu, Ecky mengingatkan
            dari Pemerintah, tetap ingin mem­  Dapil Jawa Barat ini.            Pemerintah harus lebih waspada
            berikan kontrol terhadap besaran                                    terhadap transaksi derivatif. Tran­
            utang Indonesia. Ia berharap utang  Ia juga mengingatkan, Pemerin­  saksi derivatif adalah transaksi
            ini tidak menjadi beban. Sehingga  tah harus tegas dalam membuat    yang didasari oleh suatu kontak
            DPR berhak tahu terhadap alokasi   kebijakan bahwa setiap utang luar   atau perjanjian pembayaran yang
            utang tersebut. Dengan adanya     negeri yang dilakukan oleh sektor   nilainya merupakan  turunan dari
            kontrol dari DPR, diharapkan Indo­  swasta itu harus ada jaminan untuk   nilai instrumen yang mendasari,
            nesia mendapatkan pinjaman yang   menahan volatilitas atau perge­   seperti suku bunga, nilai tukar,
            tepat, dan momentum yang tepat  rakan kurs yang beresiko.           komoditas, ekuiti dan indeks, baik
            pula.                                                                yang diikuti dengan pergerakan
                                              “Setiap perusahaan swasta                  atau  tanpa  pergerakan
            “Paling tidak kami ingin mengontrol  termasuk BUMN yang                         dana atau instrument.
            dan tahu alokasi utang Pemerintah.   berutang ke luar
            Tentu kita juga ingin mendapatkan   nege ri tapi ti­                                “Jan gan s am­
            pinjaman yang tepat dan momen­    dak dijamin kan,                                   pai perbankan
            tum yang tepat pula. Karena kan   maka resiko                                         dan institusi
            utang ini menjadi beban. Kami ingin  d i t a n g g u n g                               keuang an  tu­
            pada saat jumlah dan momentum     oleh seluruh                                         rut bermain di
            yang tepat,” tutup Gus.           bangsa Indo­                                         valuta  a sing,
                                              nesia. Ketika                                        ya ng  b is a
            Investasi Dalam Negeri            rupiah itu ter­                                     menjatuhkan
                                              puruk akibat                                       nilai tukar mata
            Dalam kesempatan yang sama,  permintaan do­                                         uang rupiah,” tu­
            Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal   lar yang tinggi un­                              kas Ecky.
            Mucharam menilai, Pemerintah  tuk membayar utang,
            harus membuat kebijakan terkait  maka akibatnya bukan                        Ecky menambahkan, pi­
            utang luar negeri, baik yang dilaku­  dikenakan kepada yang                 haknya sangat  concern
            kan oleh Pemerintah sendiri, mau­  memiliki hutang, tapi juga               terhadap utang luar nege­
            pun swasta. Ia menegaskan, Peme­  seluruh bangsa Indonesia. Seperti   ri. Walaupun tidak ada mekanisme
            rintah dan Bank Indonesia harus  krisis 1998,” kata Ecky.           pembahasan utang bersama DPR
            mengatur alokasi utang itu.                                         dalam Undang­undang, namun
                                              Ecky mengakui, saat ini jumlah    Ecky meminta DPR dilibatkan
            “Karena ketika utang luar negeri itu   utang, terutama utang dari sektor   dalam pembahasan utang.
            diberikan sebebas­bebasnya apa­   swasta yang tidak dijaminkan itu
            kah ada jaminan utang luar negeri   sangat besar, dan itu sangat bere­  “Ini kaitannya dengan APBN, yang
            itu digunakan untuk sektor produk­  siko terhadap ketahanan sistem   didalamnya terdapat besaran de­
            si,” kata Ecky, seolah bertanya.  keuangan Indonesia.               fisit. Ketika ada penambahan besar­
                                                                                an utang tersebut, harus melaku­
            Politisi F­PKS ini khawatir, utang  Dibanding krisis 1998, Ecky optimis   kan pembicaraan dan mendapatkan
            luar negeri yang dilakukan oleh  ada perbedaan dengan kondisi saat   persetujuan dari DPR. Karena utang
            swasta, tapi tidak langsung dijadikan  ini.  Dalam  konteks  fundamental   itu akan dibayar bukan oleh Peme­
            investasi di Indonesia, dan malah   ekonomi, lebih baik saat ini. Pada   rintah Indonesia sekarang, tapi oleh
            berivestasi di luar negeri. Ia mene­  1997­1998, Ecky menilai tahun itu,   masyarakat Indonesia pada masa
            gaskan, utang oleh swasta itu harus  kondisi Indonesia sangat rapuh.  mendatang,” tutup Ecky menutup
            dipastikan diinvestasikan di Indone­                                perbincangan. (sf) Foto: Naefuroji/
            sia dan beroorientasi untuk ekspor.  “Saat itu, booming pertumbuhan   Parle/OD



                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 126 TH. XLV, 2015  39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44