Page 40 - MAJALAH 126

LEGISLASI

RUU Penjaminan Perkuat

Usaha Kecil dan Menengah

RUU Penjaminan merupakan RUU usul inisiatif DPR RI dan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun
2015. Sebagaimana diketahui, pengajuan RUU ini masuk dalam Prolegnas bukan hanya terjadi pada
tahun ini saja. Sebelumnya, pada tahun 2006 pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta
Kementerian Keuangan telah mengajukan naskah akademis dan draft RUU terkait Penjaminan.

amun, RUU tersebut gagal hatian pemerintah. Padahal, salah sanuddin Noorsy di Gedung DPR RI
masuk Prolegnas di DPR. satu usaha kecil menengah yang Jakarta belum lama ini.
NKemudian pada tahun 2011, terbukti bertahan di saat negara
Kementerian Keuangan dengan mengalami krisis ekonomi tahun Menurut Misbakhun sebanyak
melibatkan Kementerian Koordina­ 1998 silam adalah UMKM. Karena 58 juta pemilik Usaha Kecil dan
tor Bidang Perekonomian, Kemen­ itu, kelangsungan UMKM harus di­ Menengah (UKM) menjadi tulang­
terian Dalam Negeri, Kementerian perkuat melalui UU Penjaminan ini. punggung perekonomian nasional,
Koperasi dan UKM serta Bank Indo­ maka keberpihakan kepada rakyat
nesia kembali mengajukan naskah “Kita selama ini melihat ada ke­ kecil tersebut diantaranya harus di­
akademis dan draft RUU tentang pentingan besar dalam sistem per­ dorong melalui RUU Penjaminan ini.
Usaha Penjaminan. Lagi­lagi, RUU ekonomian bangsa ini dan itu ada di Sebab, dengan RUU Penjaminan ini
tersebut belum bisa masuk Proleg­ UMKM sebagai tulang­punggung akan ada skema kelayakan, kurang
nas di DPR. Kali ini, RUU Penjami­ perekonomian nasional dan terbuk­ layak, dan tidak layak bisa diper­
nan telah masuk ke Prolegnas di ti bertahan sejak krisis 1998. Kare­ timbangkan untuk mendapatkan
DPR, bahkan prioritas tahun 2015. na itu, nantinya pemberi kredit, akses perbankan. “Saya berharap
yaitu perbankan bisa memberikan sistem penjaminan Indonesia bisa
Kehadiran RUU Penjaminan yang penjaminan itu melalui RUU Pen­ seperti Jepang dan Korea, yang ada
diusulkan Fraksi Partai Golkar DPR jaminan ini,” kata Anggota Komisi garansi dan garantor­nya,” ujarnya.
RI ini dimaksudkan untuk mem­ XI Misbakhun yang juga pengusul
perkuat usaha mikro kecil dan RUU Penjaminan pada acara disku­ Kini Badan Legislasi DPR RI (Baleg)
menegah koperasi (UMKMK) yang si forum legislasi “RUU Penjaminan” sedang melakukan harmonisasi
selama ini kurang mendapat per­ bersama pakar ekonomi politik Ich­ RUU Penjaminan tersebut, selanjut­

40 PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015