Page 41 - MAJALAH 126

nya akan dibawa ke paripurna DPR
RI dan kemudian diserahkan kepa­
da Presiden RI untuk mendapatkan
Amanat Presiden (Ampres) dan, lalu
paripurna DPR RI bisa mengesah­
kan menjadi UU. “Sebelum puasa
Ramadhan 1436 H yang akan jatuh
pada 18 Juni 2015 ini, DPR akan
mengirimkan kepada Presiden RI
untuk mendapatkan Ampres,” tam­
bahnya.

Melalui UU Penjaminan ini nan­
ti kata Misbakhun, keuangannya
akan dijalankan oleh PT. Jamkrida
yang ada di pemerintah provinsi,
kabupaten/kota di seluruh In­
donesia. Hal itu sekaligus untuk
memperkuat posisi UMKMK agar
permodalannya lebih terjamin, ter­
arah, dan tak ragu lagi agar resiko
perbankannya tak terlalu besar
dan lebih mudah mendapat kredit
dengan premi 1 ­1,5 % tergantung
pada resiko yang diberikan kepada
UMKM itu sen diri.
Melalui UU Penjaminan ini nanti kata
Mengenai sanksi kata Misbakhun, Misbakhun, keuangannya akan dilajalankan
hal itu menjadi kewenangan oto­ oleh PT. Jamkrida yang ada di pemerintah
ritas jasa keuangan (OJK). “Soal provinsi, kabupten/kota di seluruh Indonesia.
sanksi bagi berbagai pihak terkait
pengembangan UMKM ini menjadi Hal itu sekaligus untuk memperkuat posisi
kewenangan OJK. Selain itu ada UMKMK agar permodalannya lebih terjamin,
pembatasan terhadap kepemilikan terarah.
usaha asing sampai 40%, dan de­
ngan RUU ini tidak menyerahkan
kepada mekanisme pasar. Sebab, Dengan begitu kata Ichsanuddin, Selain RUU ini bukan UU organik
hukum pasar itu yang kuat akan maka rakyat kecil selama ini hanya karena tidak diperintahkan oleh
menggilas yang kecil,” pungkasnya. menjadi kaos kaki kekuasaan, dan konstitusi, menurut Ichsanud­
bukannya menjadi ruh dan jiwa din, DPR juga salah dalam mem­
Sementara menurut Ichsanuddin, penguasa dalam menyelenggara­ pelajari asas akuntabilitas, karena
secara filosofis UU Penjaminan su­ kan kekuasaannya. Sedangkan se­ setiap tindakan yang terpercaya
dah tepat untuk melindungi rakyat cara yuridis, RUU ini mengabaikan dan terukur itu harus bisa diper­
kecil dalam berusaha. Namun, bu­ UU BI, UU OJK, UU Perlindungan tanggungjawabkan. “Jadi, RUU ini
kan terbatas pada pembiayaan un­ Konsumen dan UU LPS (Lembaga belum dalam kerangka ekonomi
tuk UMKM, tapi seharusnya juga Penjaminan Simpanan). “Dan, se­ secara menyeluruh, maka jangan
untuk manajemen, pemasaran dan cara yuridis kejiwaan terdapat 107 menjadikan UMKM sebagai korban.
inovasi. “Jadi, kalau hanya sebatas juta jiwa yang terserap UMKM, se­ Jadikanlah UMKM itu seperti di Je­
pembiayaan maka hanya menyele­ hingga UMKM mana yang benar­ pang dan Korea, yang diperhitung­
saikan satu masalah, sehingga ke­ benar untuk usaha rakyat dan kan dalam perekonomian negara,”
tika memasuki masyarakat ekonomi UMKM mana yang menyerahkan pungkasnya. (sc) Foto: Naefuroji, Jaka/
ASEAN (MEA), UMKM hanya akan resiko kredit itu kepada lembaga Parle/HR
menjadi korban,” tegasnya. penjaminan?” tuturnya memper­
tanyakan.

PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015 41