Page 19 - MAJALAH 126

menerima laporan. “Jadi tidak bisa Dengan adanya UU hitung secara finansial bahwa kalau
serta merta kita katakan, pilkada parsial maka akan menimbulkan
ditunda. Dari hasil kunjungan kerja Pemilu yang baru ini, bia ya yang lebih banyak.
spesifik ke daerah, tidak ada satu jelas mengamanatkan
pejabatpun yang berkaitan dengan untuk memilih Sebenarnya bukan efisiensi, untuk
pilkada itu menyatakan tidak siap.” pemimpin-pemimpin meminimalkan biaya dalam proses
di daerah yang demokrasi. Daerah­daerah seha­
Biasalah, dinamika politik, mungkin rusnya siap dan manfaatnya ba­
teman­teman di Komisi II bagaima­ bersih. Parpol nyak. Daerah akan mendapatkan
na pilkada serentak itu berjalan bisa melakukan pemimpin baru, berkualitas. De­
dengan baik. Segala variabel yang suatu proses basic ngan harapan itu maka semua pro­
bisa menimbulkan potensi persoa­ ses yang terjadi di daerah bisa lebih
lan itu dipertanyakan dengan baik. akuntabilitas dan baik.
“Jadi sebetulnya tidak ada yang sig­ transparansi karena
nifikan bahwa pilkada bisa ditunda,” setiap partai dilarang Ia menegaskan, akan menga­
katanya. menerima mahar. UU wal pilkada serentak dengan baik.

ini bagus. Semua unsur yang menjadi pe­
Ketika ditanya resiko apa jika pilka­ mangku kepentingan yang melaku­
da serentak ditunda, Rafinus me­ kan proses pilkada dikawal dengan
negaskan banyak sekali. Dari sisi baik, sehingga pesta demokrasi
anggaran, persiapan selama ini, dilarang menerima mahar. UU ini daerah ini berjalan aman dan lan­
KPU sudah sedemikian rupa. Ba­ bagus. car. (mp) Foto: Andri/Parle/HR
nyak sekali dan orang­orang yang
sudah mencalonkan itu bisa men­ Apakah dijamin proses pilkada ber­
jadi tidak percaya dengan proses jalan baik, kata Rafinus, dari
demokrasi ini. Dan rakyat juga su­ pernyataan yang disampai­
dah siap. Sangat banyak, bukan kan polri, kejaksaan, dan
hanya masalah finansial, tetapi juga penyelenggara semua
hal­hal yang menyangkut masalah menyatakan siap. Ada
hukum, UU juga sudah mengatur jaminan dari mereka.
bahwa tahun 2015 akhir Desember
digelar pilkada serentak. UU yang Dari sisi mudarat
mengatur masalah ini. pilkada serentak,
menur ut politisi
“Jadi bicara finansial, bicara hukum dari Dapil II Sumut
akan terjadi sesuatu yang tidak se­ ini, tidak ada. Apa
hat kalau pilkada serentak ditunda. mudaratnya. Pes­
Termasuk agenda pilkada serentak ta demokrasi tidak
selanjutnya dan tentu dengan pil­ berkaitan de ngan
pres nanti. Karena pilpres akan ter­ efisiensi. Mengapa
jadi penundaan juga. Intinya banyak serentak, karena
hal,” jelas politisi Hanura ini. selama ini di­

Dengan adanya UU Pe­
milu yang baru ini,
jelas mengamanat­
kan untuk memilih
pemimpin­pemimpin
di daerah yang ber­
s i h . P a r p ol bi s a
melakukan suatu pro­
ses basic akuntabili­
tas dan transparansi
karena setiap partai

PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015 19