Page 15 - MAJALAH 126

Aturan main pilkada menetapkan Dan ternyata betul apa yang diyakini terlalu berat dengan mencari du­
kepala daerah yang sudah men­ Frans, MK membatalkan Pasal 7 hu­ kungan warga selalu menjadi ken­
jalankan dua setengah tahun masa ruf r UU No.8/2015 tentang Pilkada dala teknis.
jabatanya, dinilai sudah menjalan­ beserta penjelasannya yang me­
kan satu periode. Jadi bila petahana ngatur larangan konflik kepenting­ Frans mengungkapkan, banyak
mundur satu tahun sebelum masa an dengan petahana. Putusan MK calon perseorangan yang ditolak
jabatannya habis, mereka sudah yang dibacakan pada 8 Juli 2015 itu KPUD, karena tak memenuhi syarat
dianggap petahana. Celah yang di­ tetap harus dihormati. Dalam per­ dukungan yang telah ditentukan.
mainkan para petahana adalah pada sidangan yang dipimpin Ketua MK “Dari inventarisasi masalah yang
periode kedua, mundur di tahun Arif Hidayat, MK pun membuka jalan ada, alasan KPUD menolak calon
pertama atau sebelum dua setengah bagi anggota keluarga, kerabat, dan perseorangan karena dukungan
tahun menjabat, agar tak dinilai se­ kelompok yang dekat dengan peta­ dalam bentuk hardcopy dianggap
bagai petahana. hana untuk mencalonkan diri men­ tidak sama dengan softcopy. Dise­
jadi kepala daerah. babkan dukungan softcopy kurang,
Dengan begitu membuka jalan bagi calon perseorang ditolak. Padahal,
kerabatnya untuk mencalonkan hardcopy saja sudah memenuhi
diri. Soal kasus pengunduran diri syarat. Tapi KPUD langsung meno­
para kepala daerah petahana, lan­ lak,” ungkap Frans.
jut Wahidin, akan dilihat argumen
penguduran dirinya. Dan Mendagri Padahal, salah satu prinsip penye­
harus selektif betul melihat surat lenggara pemilu, sambung Frans,
pengajuan pengunduran diri para diatur dalam kode etik penyelengga­
petahana itu. “Banyak petahana ra pemilu. para penyelenggara ha rus
memanfaatkan celah dan mengakali melayani masyarakat dan peserta
norma­norma yang ada di UU.” pemilihan secara maksimal. Artinya,
jangan karena kurang softcopy lalu
Pandangan berbeda disampaikan ditolak. Hardcopy, kata Frans, sudah
Anggota Komisi II DPR Frans Mance memenuhi syarat,
Natamenggala. Menurut Anggota F­
Hanura ini, sumber yang meresah­ “KPU pusat harus memberi perha­
kan banyak kalangan adalah Surat Memang, tak perlu ada diskriminasi tian serius terkait keberadaan calon
Edaran KPU No.302/VI/2015. Surat hak politik warga negara. “Rumusan perseorangan di daerah. KPU tidak
edaran itu seolah­olah petahana norma seharusnya melarang penya­ boleh lupa bahwa calon perseorang­
yang mundur sebelum pandaftaran, lahgunaan jabatan bukan melarang an lahir dari putusan MK yang hak
dapat mengajukan keluarganya un­ hak konstitusional warga negara. konstitusionalnya sama dengan
tuk berkompetisi. “KPU perlu me­ Merupakan takdir Tuhan apabila calon dari parpol. Makin banyak pa­
nyadari bahwa surat edaran tidak seorang anak lahir dari bapak yang sangan yang bertanding, maka se­
boleh mengatur dan memperluas menjabat seorang gubernur. Hak makin banyak yang mengawasi. Ini
makna serta mengatur hal yang ber­ anak tesebut untuk maju harus di­ juga menandakan semakin berkuali­
tentangan dengan UU,” ujar Frans. perlakukan sama dan tidak boleh tas demokrasi yang dihasilkan.”
didiskriminasi,” tandas politisi Partai
Jauh sebelum MK memutuskan, HANURA tersebut. Sementara Wahidin, menilai, sebe­
Frans berkeyakinan, kemungkinan tulnya persyaratan untuk calon
besar MK akan membatalkan aturan Calon Perseorangan perseorangan tidak terlalu berat.
larangan ‘konflik dengan petahana’ Kalau para calon perseorangan ba­
di dalam syarat pencalonan. Kare­ Selain calon kepala daerah yang di­ nyak mengeluhkan soal syarat, itu
na norma larangan konflik dengan usung parpol, demokrasi di daerah lebih karena takut bersaing dalam
peta hana dalam syarat calon ber­ juga selalu disemarakkan dengan pilkada kali ini. “Banyak fakta mere­
tentangan dengan article 2 ICCPR kehadiran para calon perseora ng­ ka juga sering kalah. Persyaratan
(International Covenant on Civil and an. Pada pilkada serentak kali ini, tidak terlalu berat. Mereka juga
Political Rights). Ini adalah konvensi keikutsertaan calon perseorangan mungkin takut kalah,” katanya me­
internasional untuk hak­hak sipil terlihat minim. Pemenuhan syarat nimpali. (mh) Foto: Rizka, Jaka/Parle/HR
dan politik yang telah ditandata­ pencalonan selalu jadi momok bagi
ngani Pemerintah Indonesia. calon perseorangan. Syarat yang

PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015 15