Page 13 - MAJALAH 99
P. 13
Pusat Legislasi juga menyusun UU yang harus disiapkan untuk tahun 2020 atau
2025. Oleh sebab itu harus diisi orang-orang hebat bukan sekedar S2.
dan Pemberdayaan Petani. Terkait RUU tentang itu kedua pihak diminta mengoptimalkan waktu
Perlindungan pada Petani dan Nelayan harus yang tersedia agar seluruh RUU yang menjadi
selesai, karena UU tersebut akan memberikan prioritas dapat diselesaikan dengan baik.
suatu lorong yang benar-benar pemerintah dan
masyarakat itu berkewajiban, dan para petani dan Guna menjawab kritik tersebut, Baleg diusulkan
nelayanpun harus menyadari bahwa kualitasnya untuk meningkatkan kualitasnya dengan
harus ditingkatkan. dukungan tiga badan fungsional yaitu Badan
Perancang UU, Dewan Pakar, dan Pusat Legislasi.
Menurut Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius
Mulyono, Dewan membuat UU dalam rangka Pusat Legislasi bertanggung jawab untuk
meningkatkan kesejahteraan mereka. Jika dari menginventarisir seluruh peraturan-peraturan
lingkungan petani dan nelayannya sendiri dengan yang ada sejak negara ini merdeka. UU dan
lingkungan pemerintah dan DPR tidak bisa peraturan pemerintah yang ada selama ini seperti
menyatu dalam satu kubu tentang bagaimana apa, sehingga pusat legislasi harus mempelajari
perlindungan itu bisa diberikan akhirnya tidak UU mana yang masih harus dipertahankan, UU
akan menyelesaikan masalah. mana yang masih dibutuhkan rakyat, UU apa
yang aturannya harus diubah, dan UU mana yang
RUU lainnya adalah RUU tentang KUHP dan harus dihapus. “Pusat Legislasi juga menyusun
KUHAP, dan terakhir RUU tentang Migas. Menurut UU yang harus disiapkan untuk tahun 2020 atau
Mulyono, perubahan UU Migas harus dilakukan, 2025. Oleh sebab itu harus diisi orang-orang
kalau tidak orang yang memiliki kekuasaan dan hebat bukan sekedar S2,” jelas Ketua Baleg
kemampuan dana besar bisa sebebas-bebasnya Ignatius Mulyono.
menguasai migas, dan hal itu bisa juga dibiayai
oleh orang luar negeri. Mulyono mengaku “Badan Perancang UU itu hanya satu, jangan
sudah tiga tahun mengingatkan Komisi VII dimana-mana mau jadi perancang UU yang
untuk melakukan pembahasan dalam bentuk akhirnya yang mengerjakan hanya PUU. Apa
perundang-undangannya. gunanya kalau PUU terus yang dianggap sebagai
produk komisi. PUU itu jauh dari persyaratan
Menjawab kritik untuk menjadi perancang UU. Perancang UU
harus ada tokoh-tokohnya yang terhimpun dalam
Banyaknya target RUU yang akan diselesaikan Dewan Pakar,” tambahnya.
acap kali mengundang kritik masyarakat, sebab
antara target dan realisasi terjadi kesenjangan Mencermati masih terjadinya kegagalan
yang cukup mencolok. Untuk itu, Ketua DPR mencapai target penyelesaian undang-undang ini
Marzuki Alie menegaskan bahwa pada Masa maka DPR dan Pemerintah perlu menyusun daftar
Sidang III ini Dewan menargetkan, 60% alokasi RUU mana saja yang memiliki tingkat urgensi
waktu diperuntukkan bagi kegiatan legislasi, dan paling tinggi sampai yang terendah. Daftar itu
40% bagi kegiatan anggaran dan pengawasan. dapat menjadi panduan untuk menentukan RUU
mana yang harus didahulukan pembahasannya.
Di tahun 2013 inilah, kata Ketua Dewan, sangat
kita harapkan bahwa kinerja di bidang legislasi Kegagalan pencapaian target menurut
benar-benar tertangani dengan baik, mengingat pengamatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
tahun depan adalah tahun pelaksanaan pemilu. Indonesia (PSHK), karena desain Prolegnas yang
Hal ini juga untuk menjawab kritik masyarakat tidak memperkirakan kapasitas dan beban kerja
yang tajam terhadap kinerja Dewan terutama di kedua belah pihak. Visi, misi,arah kebijakan dan
bidang legislasi. skala prioritas seharusnya disusun dengan baik
di awal pembentukan Prolegnas dalam tataran
Tanggungjawab penyelesaian undang-undang pelaksanaan sehingga kesalahan yang sama tidak
bukan hanya DPR tetapi juga pemerintah. Karena terus terulang. (mp)
PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013 13
