Page 15 - MAJALAH 99
P. 15
terkait menumpuknya perkara di Mahkamah kinerja Dewan, terutama bidang legislasi,” jelas
Agung. Dari Laporan Tahunan tahun 2011 ter- Marzuki Alie.
dapat 12.990 perkara masuk ke MA, ditambah
8.424 perkara sisa tahun sebelumnya. Sementara RUU Lembaga Keuangan Makro.
perkara yang berhasil diselesaikan pada tahun Menjelaskan mengenai sejumlah RUU yang
2011 adalah 13.719 perkara. diselesaikan Pada Masa Sidang II, Ketua Dewan
Beban kerja ini membuat kinerja MA tidak bisa menyebutkan, RUU yang dapat diselesaikan ada-
menuntaskan perkara baik dalam arti kuantitas lah RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
maupun kualitas. Mekanisme pembatasan perkara “Kita bersyukur bahwa RUU ini dapat dituntaskan
dalam RUU ini diharapkan dapat memperbaiki walaupun melalui beberapa kali perpanjangan,”
kinerja MA ke depan. jelasnya.
Demikian halnya dengan RUU tentang Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah salah
Dewan tetap memperhatikan aspirasi perangkat satu lembaga keuangan bukan bank, yang
desa yang melakukan unjuk rasa pada Desember tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,
lalu. Masyarakat perlu mengetahui bahwa RUU bertujuan untuk membantu masyarakat miskin
ini adalah bagian dari penyempurnaan UU No.32 dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah yang
tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. DPR dan tidak mendapatkan akses dalam perolehan dana
Pemerintah sepakat untuk memecah UU Pemda pinjaman atau pembiayaan dari lembaga per-
menjadi tiga RUU yaitu RUU tentang Pemda, RUU bankan.
tentang Desa dan RUU tentang Pemilihan Kepala Sebagian besar kelompok masyarakat ini mem-
Daerah. Ketiga RUU ini akan dibahas secara simul- butuhkan dana/modal untuk mengembangkan
tan karena materinya saling berkaitan. Ketiganya usaha mikro atau usaha kecil, seperti pedagang
akan diusahakan selesai pada Masa Persidangan pasar tradisional, usaha kerajinan rumah tangga,
III ini. petani, peternak, nelayan, dan lain-lain. Dengan
Dijelaskan, DPR akan menampung setiap aspi- tumbuh dan berkembangnya LKM, diharapkan da-
rasi masyarakat, namun masyarakat desa juga pat membantu meningkatkan kesejahteraan dan
harus paham mengenai keterbatasan keuangan kemakmuran masyarakat, terutama masyarakat di
negara. “ Pada intinya tujuan yang akan kita capai pedesaan.
adalah sama, yaitu upaya mewujudkan kemajuan Pembahasan mengenai RUU tentang Pendidikan
serta kesejahteraan bagi perkembangan desa dan Kedokteran masih akan dilanjutkan oleh Panja
masyarakat desa,” ungkap Ketua DPR. Komisi X DPR, dengan catatan, bahwa Panja ini
Masih kata Pimpinan Dewan dari FPD ini, perlu diperkuat dengan Anggota-anggota Komisi
banyak nya RUU yang harus diselesaikan tahun IX, agar diperoleh hasil pembahasan yang lebih
2013, menuntut kita untuk mengoptimalkan wak- komprehensif.
tu yang tersedia, agar seluruh RUU yang menjadi Sementara itu, Komisi-komisi, Badan Legislasi
tanggungjawab DPR dapat terselesaikan dengan (Baleg) dan beberapa Panitia Khusus (Pansus)
baik. Optimalisasi ini tidak hanya kita tuntut ke- masih melanjutkan pembahasan 31 (tiga puluh
pada kalangan dewan, tetapi juga kepada pemer- satu) RUU Prioritas tahun 2012, 2 (dua) RUU da-
intah, karena pemerintah juga ikut memegang lam tahap harmonisasi di Baleg, dan 2 (dua) RUU
tanggung jawab penyelesaian RUU tersebut. Ratifikasi. Komisi dan Badan Legislasi, juga sedang
Dalam Masa Sidang III ini, Dewan menargetkan menyusun/merumuskan 19 (sembilan belas) RUU.
60% alokasi waktu diperuntukkan bagi kegiatan Sementara Pemerintah sedang menyelesaikan
legislasi dan 40% bagi kegiatan anggaran dan penyusunan/perumusan 6 (enam) RUU Prioritas
pengawasan. “ Di tahun 2013 inilah, sangat kita tahun 2012.
harapkan bahwa kinerja di bidang legislasi benar- Di antara 31 (tiga puluh satu) RUU yang dalam
benar tertangani dengan baik, mengingat tahun tahap Pembicaraan Tingkat I, 20 (dua puluh) RUU
depanadalah tahun pelaksanaan pemilu. Hal ini di antaranya, telah mengalami perpanjangan
juga untuk menjawab kritik masyarakat terhadap beberapa kali karena ada beberapa substansi/ma-
PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013 15
