Page 16 - MAJALAH 99
P. 16
teri yang belum disepakati oleh Pemerintah dan telah menegaskan bahwa: “setiap RUU dibahas
DPR. Untuk tahun 2013, diharapkan 31 (tiga puluh oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetu-
satu) RUU tersebut dapat diselesaikan, agar dapat juan bersama”. Berdasarkan aturan ini, maka DPR
mengatasi kekosongan hukum. dan Presiden mempunyai kewajiban yang sama
untuk membahas setiap RUU, baik yang datang
Selanjutnya, perlu kami sampaikan mengenai dari DPR maupun datang dari Pemerintah.
pembahasan RUU tentang Percepatan Pem-
bangun an Daerah Kepulauan (RUU-PPDK). “ Jadi, tidak boleh satu pihak menyatakan sikap
Tahapan pembahasan RUU ini sudah memasuki menolak meneruskan pembahasan, hal ini dimak-
Pembicaraan Tingkat I oleh Pansus. RUU ini adalah sudkan agar tidak melanggar amanat konstitusi,”
RUU inisiatif DPR-RI dan merupakan RUU Prioritas ungkapnya. Kalaupun para pihak menyikapi ada
tahun 2012. perbedaan mendasar dalam pembahasan, maka
tahapan pembahasan dikembalikan kepada me-
Hal yang melatarbelakangi disiapkannya RUU- kanisme pembahasan yang diatur oleh peraturan
PPDK oleh DPR antara lain, bahwa di Indonesia perundang-undangan dan Tata Tertib DPR, baik
terdapat lebih dari 140 (seratus empat puluh) dalam tahap pembahasan di Komisi atau Pansus,
juta penduduk yang bermukim di wilayah pesisir, ataupun pada tahap pembahasan di Tim Perumus
di pulau terpencil yang kurang tersentuh pem- atau Tim Sinkronisasi. Kendala yang dijumpai
bangunan. Kebijakan pembangunan Indonesia dalam pembahasan dapat dicarikan jalan keluar
selama ini dilakukan dengan pendekatan pem- melalui forum konsultasi antara Pimpinan Dewan
bangunan kawasan yang berorientasi daratan, dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)
padahal Indonesia adalah negara kepulauan. Oleh yang bersangkutan, dan bahkan kalau diperlu-
karena itu, diperlukan pendekatan yang berbeda kan, akan dikonsultasikan oleh Pimpinan Dewan
untuk pembangunan di provinsi kelautan. d engan Presiden. Hal ini telah beberapa kali
Dalam perkembangannya, Pemerintah meno- dilakukan.
lak meneruskan pembahasan dengan beberapa Menurut Ketua DPR, baru-baru ini, Pimpinan
alasan, antara lain bahwa muatan materi dalam Dewan didampingi Pimpinan Baleg dan Komisi
RUU-PPDK dianggap bertentangan dengan bebe- XI, telah melakukan konsultasi dengan Pemerin-
rapa peraturan perundang-undangan di antaranya tah, yaitu Menteri Keuangan dan Pimpinan Bank
bertentangan dengan Pasal 18A Ayat (1) UUD Indonesia, sehubungan usulan Pemerintah un-
Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU No. 17 tuk meng ajukan RUU tentang Perubahan Harga
Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Rupiah (Redenominasi Rupiah), dalam Prolegnas
Convention on The Law of The Sea, UU No. 32 Ta- Prioritas 2013. RUU ini dimaksudkan untuk mem-
hun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU perkuat kurs Rupiah terhadap mata uang asing,
No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. serta untuk menyederhanakan mata uang Rupiah,
Atas sikap Pemerintah ini, Pansus RUU-PPDK tetapi bukan untuk memotong nilai mata uang.
menolak pendapat Pemerintah dan berkehendak Dalam forum konsultasi tersebut, Pimpinan De-
melanjutkan pembahasan, karena RUU ini sudah wan meminta Pemerintah untuk mensosialisasi-
memenuhi landasan filosofis, sosiologis dan yu- kan rencana redenominasi kepada masyarakat
ridis, serta telah disinkronisasi dengan peraturan luas, agar tidak ada kekeliruan penafsiran atas
perundang-undangan terkait. RUU ini juga dibuat muatan materi RUU ini. Diharapkan, tidak ada
sebagai produk politik-hukum yang responsif atas salah persepsi bahwa dengan UU ini akan dilaku-
kebutuhan masyarakat di kepulauan. Dalam fo- kan pemotongan nilai mata uang.
rum konsultasi dengan Pimpinan Dewan, akhirnya
diputuskan bahwa pembahasan RUU ini tetap Satu RUU lagi, telah disampaikan oleh Presiden
dilanjutkan sesuai dengan kewenangan Dewan. kepada Ketua Dewan, yaitu RUU tentang Hukum
Acara Pidana. RUU ini sangat dinantikan, karena
Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan merupakan salah satu UU yang berkaitan dengan
dari beberapa RUU yang saat ini sedang dibahas pembangunan hukum nasional yang sangat
bersama antara DPR dan Pemerintah. UUD Negara mendesak untuk segera dibahas dan diselesaikan.
Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 20 ayat (2)
(mp,tt,sc)
16 PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013
