Page 21 - MAJALAH 99
P. 21
Daerah yaitu RUU tentang Pemerintahan Daerah, PNS, desa minta diberikan anggaran sebesar 10%,
RUU tentang Desa, dan RUU tentang Pemilihan dan masa pengabdian kepala desa menjadi 8
Kepala Daerah. tahun meningkat dua tahun dari saat ini 6 tahun.
Harapan kepala desa bisa sampai 16 tahun jadi
Ketiga, RUU terkait masalah ekonomi yaitu RUU kepala desa.
tentang Perindustrian, RUU tentang Perdagangan
dan RUU tentang Keuangan Negara. Jika seluruh perangkat desa diangkat menjadi
PNS, bagaimana dengan pembinaan PNSnya? Jika
Keempat, RUU masalah Pertanian yaitu RUU harus pindah tempat dan pindah jabatan, mau
tentang Pangan dan RUU tentang Perlindungan dipindahkan kemana? Jika satu desa terdiri dari
dan Pemberdayaan Petani. Terkait RUU tentang 10 perangkat desa dikali 78.000 desa menjadi
Perlindungan pada Petani dan Nelayan harus 780.000 perangkat desa. “Itu jumlah yang tidak
selesai, karena UU tersebut akan memberikan sedikit. Kita menangani tenaga honorer yang
suatu lorong yang benar-benar pemerintah dan hanya kurang lebih 1.050 saja sulitnya sudah luar
masyarakat itu berkewajiban, dan para petani dan biasa,” katanya.
nelayanpun harus menyadari bahwa kualitasnya
harus ditingkatkan. Terkait anggaran 10% dari APBN, dimana 10%
itu kurang lebih 160 Triliyun dibagi untuk 78
“Dewan membuat UU dalam rangka meningkat- desa kira-kira masing-masing desa mendapat 2
kan kesejahteraan mereka. Jika dari lingkungan Milyar lebih. Bagaimana sistem penanganannya?
petani dan nelayannya sendiri dengan lingkungan Apakah kondisi setiap desa sama? Jika dibagi
pemerintah dan DPR tidak bisa menyatu dalam sama, apakah desa yang satu cukup, bagaimana
satu kubu tentang bagaimana perlindungan itu dengan desa yang lain? Jika memang begitu,
bisa diberikan akhirnya tidak akan menyelesaikan apakah desa mau dikategorikan menjadi desa
masalah,” ungkap Mulyono. A, desa B, desa C? Kategori A, B, dan C, ini juga
Kelima, RUU tentang KUHP dan KUHAP, dan menjadi masalah.
terakhir RUU tentang Migas. Menurut Mulyono, Tiga hal tersebut, menurut Mulyono sampai
perubahan UU Migas harus dilakukan, kalau tidak sekarang masih butuh penanganan yang baik
orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan dan RUU tentang Desa ini tidak boleh bententan-
dana besar bisa sebebas-bebasnya menguasai gan dengan UU tentang Pemerintahan Daerah.
migas, dan hal itu bisa juga dibiayai oleh orang Kemudian jika semua kepala desa diangkat men-
luar negeri. Mulyono mengaku sudah tiga tahun jadi PNS, otomatis mereka menjadi lurah dan tidak
mengingatkan Komisi VII untuk melakukan ada lagi desa.
pembahasan dalam bentuk perundang-
undangannya. “Saya mengharapkan untuk bisa sabar. Tapi ke-
marin dari pimpinan DPR pun sudah memberikan
Dijelaskan Mulyono, bahwa untuk RUU tentang ancang-ancang harus selesai bulan April, masa
Keperawatan saat ini posisinya sudah di Baleg, sidang ini. Itu bagus menurut saya untuk mendo-
sudah pada tingkat harmonisasi, kemudian rong kami semua untuk bisa bekerja lebih optimal
diperbaiki Komisi IX dan dikembalikan lagi ke lagi, tapi apakah itu bisa terwujud itu harus ada
Baleg. usaha yang maksimal,” paparnya.
Yang menjadi masalah, pemerintah menurun- Diperlukan usaha yang maksimal, kata Mul-
kan RUU tentang Tenaga Kesehatan dimana pera- yono, baik dari pemerintah sendiri maupun dari
wat termasuk didalamnya. “Hal ini dikhawatirkan anggota dewan, demikian pula para perangkat
menjadi bertentangan masalah tenaga kesehatan desa itu sendiri. Jika ketiga pihak ini tidak bisa
dengan keperawatan, karena keperawatan juga menyatu dalam pemikirannya, pengambilan suatu
ada disitu tapi dilahirkan menjadi UU sendiri,” sikap tidak mungkin bisa dilakukan. Sebagai
tandasnya. contoh, Menteri Keuangan, bagaimana nanti
Sedangkan RUU tentang Desa, menurut pertanggungjawaban keuangannya. Sementara
Mulyono permasalahannya sangat kompleks. saat ini dari semua kementerian sudah mengge-
Para perangkat desa menuntut diangkat menjadi lontorkan dana ke desa, apa semua itu disambut,“
PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013 21
