Page 26 - MAJALAH 99
P. 26
LAPORAN UTAMA
Kehadiran Undang-undang Keperawatan hukum yang jelas.
menjadi kebutuhan yang sangat mendesak,
terutama dalam rangka mempersiapkan Indonesia menurut Fraksi Hanura, mengirim
pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan banyak perawat untuk bekerja di luar negeri,
Sosial (BPJS) tahun 2014. Hal itu dikatakan jubir namun pengaturan hukumnya tidak jelas,
Fraksi Partai Golkar Tetty Kadi Bawono ketika terutama wewenang, tugas dan tanggungjawab.
menyampaikan pendapat akhir mini dalam Rapat Maka dari itu RUU tentang Keperawatan perlu
Badan Legislasi DPR Selasa 22 Januari 2013. disahkan.
Bagi FPG, secara politis UU Keperawatan Fraksi PDI Perjuangan melalui jubirnya Sri
merupakan keputusan yang sangat strategis Rahayu berharap RUU tentang Keperawatan harus
untuk didukung, karena sangat berpengaruh
atas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
yang sampai saat ini masih memerlukan banyak
perhatian.
“ Bilamana RUU Keperawatan disahkan, maka
perawat merasa mendapat perhatian yang adil
secara hukum dan profesional. Bagi masyarakat
juga merasa terlindungi dengan baik secara
proporsional yaitu dapat meminimalkan kesalahan
prosedur dalam penanganan dan tindakan
kesehatan,”ungkap Tetty Kadi.
KH Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS
mengemukakan, hampir 75% pelayanan
kesehatan di rumah sakit termasuk kegiatan menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap
promotif dan pencegahan penyakit kepada profesi perawat. Munculnya RUU ini berawal
masyarakat di berbagai instansi kesehatan dari keresahan para perawat yang mengalami
ditangani oleh perawat. Hal itu juga didukung perlakuan yang diskriminatif dalam melaksanakan
oleh fakta bahwa jumlah tenaga kesehatan profesinya.
yang ada, lebih 60%nya adalah perawat.
Perawat dengan kompetensi sesuai standar yang Terkait dengan rumusan uji kompetensi,
diharapkan, berperan vital dalam penyelamatan registrasi dan lisensi bagi peserta didik
jiwa manusia. “ Hal-hal ini menjadikan perawat keperawatan yang telah menyelesaikan
sebagai posisi kunci dalam pelayanan kesehatan pendidikan keperawatan maupun bagi perawat
secara nasional,” ungkap Aus Hidayat dengan yang telah bekerja, maka dalam RUU ini
menambahkan, adanya regulasi keperawatan, harus dihindari adanya birokrasi profesi yang
sekaligus akan menjamin kepastian hukum berlebihan. Ini bisa menjadi penyebab adanya
bagi perawat dalam menjalankan tugas dan profesi dengan biaya tinggi yang pada akhirnya
wewenangnya, terutama ketika memberikan menjadi beban masyarakat sebagai pengguna
pelayanan kesehatan. pelayanan kesehatan.
Anggota Fraksi Hanura Djamal Aziz Peran ganda
berpendapat, keberadaan UU tentang
Keperawatan sangat ditunggu oleh banyak Fraksi PAN melalui jubirnya Taslim menilai,
pihak terutama mereka yang berprofesi sebagai hadirnya perawat yang memiliki kompetensi
perawat. Saat ini terdapat ratusan ribu perawat dan berdedikasi tinggi sangat penting untuk
yang tersebar di seluruh Indonesia dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada
penambahan jumlah 20 ribu hingga 24 ribu masyarakat hingga ke pelosok daerah terpencil.
pertahun. Namun sangat disayangkan jumlah Harus diakui pelayanan kesehatan dapat
yang banyak tersebut tidak dibarengi dengan menurunkan angka penyakit, membantu
kompetensi yang memadai dan pengaturan persalinan, bahkan pada kondisi tertentu
26 PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013
