Page 22 - MAJALAH 99
P. 22

LAPORAN UTAMA




































          ungkap Mulyono mempertanyakan.                    tahun 1982 dicanangkan untuk diganti, tapi
                                                            sampai sekarang sudah 31 tahun nyatanya pihak
           Banyak sekali yang perlu dipertimbangkan da-     dari pemerintah untuk mengubah juga belum
          lam kehidupan bernegara. Mulyono mengharap-       selesai.
          kan anggota dewan tidak seolah-olah  berjuang
          dalam rangka untuk  membela kepentingan para        Hal ini memang sangat berat, jika Baleg akan
          perangkat desa, yang akhirnya UU Desa ini akan    mengambil alih menjadi usulan DPR, apakah
          rusak.                                            Baleg  memiliki kemampuan pendukung seperti
                                                            pemerintah?, ujar Anggota Komisi II ini.
           Dijelaskan, UU Desa ini akan menjadi lebih
          bermanfaat dan berkualitas apabila didalam           Tiga Badan Fungsional
          pemikiran untuk penentuan UU ini kita bersedia
          melepaskan seluruh atribut yang kita miliki, kita   Menurut Mulyono, jika Baleg ingin meningkat-
          ini harus betul sebagai negarawan, tidak ada      kan kualitasnya, harus didukung  oleh tiga badan
          titipan partai, tidak ada titipan organisasi, tidak   fungsional yang selama ini telah diminta untuk
          ada memikirkan masa depan sendiri.                dibentuk ke Sekjen DPR, yaitu: Badan Perancang
                                                            UU, Dewan Pakar, dan Pusat Legislasi.
           Mulyono mengharapkan, jika  masuk ke dalam
          lembaga legislasi itu, orangnya harus betul-betul   Pusat Legislasi bertanggung jawab untuk  meng-
          mau menanggalkan seluruh atribut, hingga          inventarisir seluruh peraturan-peraturan  yang
          pemikirannya itu betul-betul sudah mengarah       ada sejak negara ini merdeka. UU dan peraturan
          pada satu kepentingan bangsa dan negara.          pemerintah yang ada selama ini seperti  apa. Se-
                                                            hingga pusat legislasi  harus mempelajari UU
           Sementara untuk RUU tentang KUHP dan             mana yang masih harus dipertahankan, UU mana
          KUHAP, sebetulnya sudah beberapa kali menjadi     yang masih dibutuhkan  rakyat, UU apa yang
          prioritas, tapi nyatanya sampai saat ini belum bisa   aturannya harus dirubah, dan UU mana yang
          diwujudkan, karena pemerintah belum siap.         harus dihapus. “Pusat Legislasi juga menyusun
                                                            UU yang harus disiapkan untuk tahun 2020 atau
           Menurut Mulyono, anggota Baleg sempat            2025. Oleh sebab itu harus diisi orang-orang he-
          mengusulkan untuk mengambil alih. Namun           bat bukan sekedar S2,” jelas Mulyono.
          Baleg tidak memiliki kemampuan untuk
          mengambil alih. KUHP dan KUHAP sudah sejak          “Badan perancang UU itu hanya satu, jangan



          22 PARLEMENTARIA  EDISI 99 TH. XLIII, 2013
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27