Page 27 - MAJALAH 99
P. 27
Menurut jubirnya Mestariany Habie, uraian
tersebut menggambarkan betapa pentingnya
UU Keperawatan tidak hanya bagi perawat
sendiri, melainkan juga bagi masyarakat selaku
penerima asuhan keperawatan. “ Dengan
adanya UU Keperawatan ini perawat dapat
memberikan tindakan pertolongan pertama untuk
menyelamatkan nyawa pasien dalam keadaan
darurat,” ungkap dia.
Bagi Fraksi Partai Demokrat, kepastian hukum
atau legalitas keperawatan menjadi sangat
penting bagi peningkatan pelayanan keperawatan
melalui sebuah peraturan perundang-undangan
yang tidak saja melindungi para perawat,
tetapi utamanya untuk memberikan kepastian
pelayanan menyeluruh bagi masyarakat.
“ Perawat harus mampu menjamin untuk
terutama di daerah pedesaan dan perbatasan, memberikan pelayanan maksimal dan terbaik bagi
perawat mempunyai peran ganda sebagai pasien maupun klien,” ungkap Zulmiar Yanri, jubir
pendidik. Fraksi PD.
Kehadiran UU Keperawatan sangat penting Ahmad Yani dari FPP mengusulkan rumusan
untuk mengatur pelayanan perawat secara pasal 61 adalah sesuai dengan pasal 25 UU Praktik
professional. Pengaturan ini pada hakekatnya Kedokteran, yang mana Konsil Keperawatan
bertujuan untuk meningkatkan mutu perawat Indonesia hanya dibiayai oleh APBN meskipun
dan pelayanan keperawatan. Lebih jauh lagi nantiya secara tidak langsung akan menerima
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan biaya registrasi setelah dicatat oleh Kementerian
dan kepastian hukum kepada perawat dan Keuangan.
klien serta meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. Fraksi ini berpendapat, institusi atau lembaga
penyelenggara pendidikan keperawatan dimaksud
Sedangkan Fraksi PKB lewat jubirya Abdul Malik seyogyanya tidak mengurangi hak pemerintah
Haramain menyatakan, adanya UU Keperawatan dan masyarakat untuk menyelenggarakan
menjadi Regulatory Body dan menjadi salah pendidikan keperawatan pada lembaga yang
satu prasyarat mutlak untuk ikut berperan dalam sudah ada. Pendidikan keperawatan menjadi
kancah pasar bebas, apalagi Indonesia telah salah satu program studi dari lembaga pendidikan
memproduk tenaga keperawatan dalam jumlah tersebut. (mp)
besar. UU Keperawatan merupakan jaminan
terhadap mutu dan standar keperawatan.
Selain itu UU Keperawatan berfungsi sebagai
perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima
jasa pelayanan keperawatan.
Sementara Fraksi Gerindra mencatat, sejak
tahun 2005 tercatat 33 kasus penangkapan
perawat di 7 Propinsi. Misalnya kontroversi
kewajiban perawat menolong tindakan gawat
darurat yang dapat dipidana karena tidak boleh
menyimpan obat. Beberapa penyebab kejadian
tersebut adalah belum adanya undang-undang
Keperawatan.
Wakil Fraksi PKS Aus Hidayat Nur menyerahkan
Pendapat Mini Fraksinya.
PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013 27
