Page 31 - MAJALAH 99
P. 31
Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji lainnya merupakan UU yang masuk kategori
Coba Nuklir dan UU No. 2 Tahun 2012 tentang UU Kumulatif Terbuka. Oleh karena itu, data-
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk data diatas menunjukan bahwa evaluasi secara
Kepentingan Umum disahkan pada tahun 2011. kuantitas belum bisa menjadi patokan baik atau
DPR dan Pemerintah dalam hal ini hanya mampu tidaknya materi muatan yang terkandung dalam
menyelesaikan kurang dari 50% dari jumlah target UU yang telah disahkan.
yang direncanakan pada Prolegnas 2012.
Perbandingan Capaian dan Target
Prolegnas 2010, 2011, dan 2012 Catatan Dalam Aspek Kualitas Prolegnas 2012
Target Capaian Selama 2012 berdasarkan hasil pemantauan
93 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
70 (PSHK), dapat dilihat bahwa proses yang ada pada
69 tahap perencanaan sangat mempengaruhi pola
24
16 30 pembahasan dan substansi rancangan undang-
undang. Temuan ini menjadi bahan penilaian bah-
wa desain Prolegnas yang bermasalah mengaki-
2010 2011 2012
batkan pembahasan rancangan undang-undang
Dari grafik di atas, dapat terlihat bahwa ada menjadi berlarut-larut, karena tidak diawali dan
peningkatan jumlah UU yang disahkan dalam dua dilengkapi dengan persiapan waktu dan bahan
tahun terakhir. Pencapaian 30 UU itu merupakan yang memadai. Selain itu, sejumlah perdebatan
jumlah terbanyak apabila dibandingkan dengan tentang teknis pembahasan maupun substansi
dua tahun sebelumnya, yaitu 16 UU pada 2010 RUU sebenarnya bisa diantisipasi seandainya Pro-
dan 24 UU pada 2011. Hal itu patut diapresiasi, legnas hadir sebagai instrumen perencanaan yang
namun jelas masih jauh dari target yang dicanang- sensitif terhadap kapasitas kelembagaan serta
kan oleh DPR. Dari sudut pandang perencanaan, kemampuan mengolah aspirasi dan merespon
legislasi tahun 2012 masih sama seperti legislasi dinamika.
pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak pernah Beberapa fakta berikut mengkonfirmasi
mencapai jumlah target dalam Prolegnas. Apabila penilaian PSHK itu, antara lain:
dilihat secara presentase, kuantitas capaian
Prolegnas dalam 3 tahun terakhir selalu dibawah Dalam Rapat Pleno Badan Legislasi (4 Desember
50% yaitu 23% pada 2010, 26% pada 2011, dan 2012), fraksi-fraksi meminta penundaan pemba-
43% pada 2012. hasan RUU Pilpres. Alasannya, fraksi-fraksi masih
33% 67% akan mengkaji dan mempertimbangkan kembali
perlu tidaknya revisi UU Pilpres. Sikap yang se-
perti ini seharusnya sudah bisa disampaikan pada
saat sebelum Prolegnas lima tahun atau prioritas
tahunan ditetapkan.
Komisi VIII mengusulkan RUU Pengelolaan
Kumulatif Terbuka Iba dah Haji, sedangkan pemerintah memper-
Non Kumulatif Terbuka siapkan RUU Keuangan Haji. Materi pengaturan
yang sebenarnya bisa ditempatkan dalam satu
undang-undang. Namun, Prolegnas 2010-2014
Namun apabila dilihat lebih mendalam, dari mencantumkan keduanya secara terpisah. Potensi
30 UU tersebut, hanya 10 UU yang merupakan tumpang tindih sangat besar, seperti yang terjadi
UU Non-Kumulatif Terbuka (di luar UU tentang pula saat penyusunan RUU Perkoperasian dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU Lembaga Keuangan Mikro.
UU tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, Dalam sebuah forum Rapat Dengar Pendapat
dan UU tentang Pembentukan Daerah Provinsi Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Komisi
dan/atau Kabupaten/Kota) sedangkan 20 UU
VIII, Senin, 18 Juni 2012, Wakil Ketua Komisi VIII
PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013 31
