Page 35 - MAJALAH 99
P. 35
Adalah Irjen Kementerian Hidayat Nurwahid mendesak di lapangan. Mereka tidak nikah
Agama M Yasin yang mengakui agar pungutan liar (pungli) atau mereka harus nikah siri?
adanya pungli tersebut. yang dilakukan petugas KUA
Jumlahnyapun sangat dalam masalah pernikahan “Jangan dijadikan alasan buat
mencengangkan, kalau harus segera dihentikan. Hal nikah siri karena petugas KUA
diakumulasikan mencapai ini menjadi masalah bagi nya tidak ada, ini tidak boleh ter-
Rp.1,2 triliun. Pungli itu terjadi Kementerian Agama karena jadi. Karenanya Komisi VIII DPR
kebanyakan ketika penghulu segera mendukung untuk me-
meminta ongkos menikahkan nyelesaikan masalah ini, kita
dari pasangan yang telah berharap dalam Rapat Kerja
mendaftar ke KUA, taripnya Komisi VIII dengan Kemenag
bervariasi dari Rp.500 ribu bisa dibahas termasuk juga akan
sampai Rp 3 juta padahal mendatangkan Irjen Kemenag
ongkos resmi yang ditetapkan Mohamad Yasin,” ujarnya.
oleh Kementerian Agama hanya Sementara itu Wakil Ketua
30 ribu rupiah. Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini
Ketua Komisi VIII DPR Ida mengatakan, yang perlu dibe-
Fauziah mengakui, memang nahi sistem pelayanannya.
belum ada ketentuan pemberian Yang dimaksud dengan sistem
honor kepada penghulu yang pelayanan sebenarnya dalam
melakukan kerja diluar jam tidak mensosialisasikan biaya undang-undang, kewajiban
kerja. Padahal, kebanyakan pencatatan pernikahan dengan KUA atau Kementerian Agama
masyarakat kita memanfaatkan maksimal. adalah mencatat sebuah keja-
hari Sabtu dan Minggu untuk dian pernikahan yang beragama
menikah atau menikahkan. “Kita “Prinsipnya, saya setuju Islam kemudian dikeluarkan
sudah memberikan rekomendasi dengan Irjen Kemenag buku nikahnya.
kepada Kementerian Agama Muhammad Yasin bahwa pungli Tradisi selama ini petugas
dan meminta untuk membuat ini harus dihentikan melalui KUA juga memberikan khotbah
simulasi tentang ini,” katanya. beragam cara. Diantaranya nikah, bahkan kadang-kadang
adalah rakyat harus diberitahu
Menurut politisi dari PKB bahwa sesungguhnya biayanya juga menggantikan jadi wali.
ini, ada beberapa pilihan mi- rendah sekali, 30 ribu rupiah Padahal walinya ada. “ Menurut
salnya membebaskan biaya saja,” tandas politisi yang juga saya harus diubah, mereka tidak
nikah dan masuk APBN. Yang Ketua Fraksi PKS DPR. perlu hadir dicara pernikahan
sekarang perlu diatur adalah itu. Mereka cukup menerima
bagaimana memberikan stan- Menurut Hidayat, kalau ke- laporan dengan syarat-syarat
dar honor bagi penghulu dan mudian diperlukan anggaran yang ditentukan. Umpanya si
uang transport. Pemberian uang operasional, supaya menutup
transport mungkin nanti diper- terjadinya pungli atau gratifikasi,
hitungkan index kemahalan seharusnya pihak Kementerian
bagi daerah-daerah tertentu. “ Agama menyediakan anggaran
Memang lebih baik di atur dan yang memungkinkan agar KUA
dibiayai oleh APBN daripada ke- bisa melakukan perannya den-
mudian ada pungutan-pungutan gan maksimal.
yang dianggap sebagai pung-
utan liar,” tandas Ida dengan Bisa dibayangkan, sambung-
menambahkan, yang memung- nya, jika kemudian mereka tidak
kinan bisa di dorongkan di mau datang ke daerah untuk
masukkan APBN Perubahan. menikahkan orang, hanya ka-
rena tidak ada anggaran opera-
Secara terpisah, anggota DPR sional, bagaimana orang-orang
PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013 35
