Page 36 - MAJALAH 99
P. 36
A akan menikah dengan si B “Kami sudah menyiapkan petugas KUA yang bekerja di
mau menikah tanggal sekian. dengan Bimas Islam dan Itjen hari libur. Jadi biaya pernikahan
Orang lapor di kantor KUA, yang terkait dengan usaha ditanggung APBN.
diverifikasi syaratnya, setelah mewujudkan tata kelola
itu dicetak buku nikahnya pemerintahan yang baik. “Rp 30 ribu itu dibebaskan
sesuai dengan jam dan tanggal Ada delapan alternatif yang saja, ini menunjukkan
pernikahannya,” jelas dia. disiapkan, termasuk yang niat Kemenag dalam hal
disampaikan oleh Pak Menteri, keberpihakan kepada publik.
Menurut Jazuli, pelayanan kawin di kantor saja pada hari Lalu atas biaya penghulu di
publik buku nikah itu perlu kerja, tapi kan itu ekstrem,” jelas luar hari kerja, dari pemerintah
dipampang di seluruh kantor Irjen Kemenag M Jasin. Rp 110 ribu wilayah Jawa,
KUA. Proses pembuatan dan kemudian ada real cost,
pencetakan kartu atau buku Dari beberapa alternatif khususnya di pegunungan
nikah itu juga ditentukan tersebut, antara lain tidak usah dan kepulauan yang harus
waktunya. “Jadi yang mengubah PP Penerimaan menyeberang laut, kita sudah
dibutuhkan pencatatan dan Negara Bukan Pajak, biaya memantau di 227 KUA, ada
memproduk buku nikah, kalau pernikahan tetap Rp 30 ribu yang satu KUA ini lingkup
jumlahnya besar dan dicetak apabila di kantor (KUA). Apabila kerjanya 120 km,” jelasnya.
kolektif biayanya akan lebih nikah di luar kantor dibiayai Rp
murah,” imbuhnya. 110 ribu, ditambah jasa profesi Jasin memaparkan, skemanya
Rp 200 ribu sampai Rp 250 insentif di Pulau Jawa di
Delapan alternatif ribu, jadi tidak genap Rp 500 luar kantor dan hari libur Rp
Data yang dihimpun dari ribu. Jadi misalkan dia selain 110 ribu. Sedangkan di luar
Jawa, ditambah real cost,
Detik.com menyebutkan, menikahkan, diminta ceramah alias biaya transportasi yang
Kementerian Agama (Kemenag) juga, ngisi pengajian juga, jadi sesungguhnya.
sudah menginventaris jalan bisa diberikan uang jasa profesi
keluar atas keluhan warga Rp 200 ribu sampai Rp 250 “Kalau real cost-nya Rp 200
tentang pungutan liar di Kantor ribu,” jelas mantan Wakil Ketua ribu, jadi tinggal ditambah Rp
Urusan Agama (KUA). Ada 8 Komisi Pemberantasan Korupsi 90 ribu (dari Rp 110 ribu + Rp 90
jalan keluar, namun yang paling (KPK) ini. ribu) Mudah-mudahan ini bisa
mungkin dilakukan adalah Sedangkan usulan lain ditalangi oleh APBN. Dengan
menetapkan tarif yang sesuai adalah membebaskan biaya hitung-hitungan tadi kalau ada
dengan tempat pernikahan administrasi pernikahan di KUA. sekitar 2,5 juta pernikahan,
atau memberikan petugas KUA Sebagai gantinya, Kemenag asumsinya butuh Rp 1 triliun.
insentif. akan memberikan insentif Ini yang sedang kita pikirkan,
kalau masuk APBN-P alasannya
juga saya rasa kurang, karena
tidak mudah untuk masuk ke
APBN-P. Kalau Pak Menteri
punya kebijakan menggeser
(anggaran) dari direktorat lain,
saya rasa bisa mengcover 80
persen, ini hanya mimpi saya,”
harap mantan Wakil Ketua KPK
ini.(mp,ray,ul)
36 PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013
