Page 32 - MAJALAH 99
P. 32
SUMBANG SARAN
pernah menyatakan bahwa Rancangan Undang- RUU Pendidikan Kedokteran dibahas oleh Komisi
Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender X. Belakangan setelah sekian lama dibahas,
(RUU KKG) tidak pernah dibuat oleh Komisi VIII. Komisi IX ingin turut terlibat. Di sisi pemerintah,
Padahal RDPU itu sendiri diselenggarakan dalam kelambanan terjadi karena presiden belum
rangka mendapatkan masukan atas RUU KKG. mendapatkan laporan yang memadai dari wakil
Selain itu pula, RUU KKG sendiri masuk dalam pemerintah yang ditugaskan membahas RUU
daftar Prolegnas RUU Prioritas 2012. Situasi ini tersebut.
jelas mengkonfirmasi adanya ketidaksinkronan
antara Prolegnas (Prioritas 2012) dengan apa yang Komitmen penyelesaian Daftar Inventaris
seharusnya dipersiapkan oleh alat kelengkapan, Masalah (DIM) masih lemah, baik di internal
dalam hal ini komisi. DPR maupun Pemerintah. Tidak ditentukannya
batas waktu penyerahan DIM oleh fraksi-fraksi
Sikap pro dan kontra terhadap suatu rancangan di DPR turut berkontribusi terhadap dimulainya
undang-undang bukan menjadi sebuah kemun- pembahasan RUU Pemilukada. Di sisi Pemerintah,
duran. Namun, melalui perencanaan yang baik, kelambanan penyerahan DIM terjadi pada RUU
beragam respon dan perdebatan yang muncul Perlindungan Penempatan dan Perlindungan
dapat difasilitasi dan diolah dalam situasi yang TKI di Luar Negeri, sebagai pengganti UU No
relevan, seperti pada tahap penyusunan naskah 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
akademik atau memunculkan lebih dulu isu pokok Perlindungan TKI di Luar Negeri. Meskipun sudah
yang melatarbelakangi suatu rancangan undang- ada Surat Presiden pada 2 Agustus 2012, namun
undang. Langkah ini yang seharusnya bisa diber- hingga 17 September 2012, DIM dimaksud
lakukan untuk jenis rancangan undang-undang belum diserahkan juga oleh Pemerintah. Situasi
dengan polarisasi kepentingan yang cukup tajam yang kurang lebih sama terjadi pula pada RUU
seperti RUU Aparatur Sipil Negara, atau yang kon- Perubahan UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
troversial dengan tingkat resistensi publik yang Notaris.
tinggi, seperti RUU Keamanan Nasional dan RUU
Organisasi Masyarakat. Pembenahan Instrumen Perencanaan Legislasi
Perencanaan legislasi berpeluang untuk mem- Membaca catatan di atas, maka pembenahan
fasilitasi dan mendialogkan urgensi atau ala- mutlak dilakukan, baik oleh DPR maupun Pemerin-
san kenapa suatu rancangan undang-undang tah. DPR dan Pemerintah merupakan aktor utama
mengamanatkan pembentukan suatu lembaga dalam penyusunan dan pengeja wantah an Proleg-
atau badan baru. Sedangkan selama 2012, masih nas. Pembenahan itu dapat dimulai dengan per-
tersisa beberapa rancangan undang-undang yang baikan internal DPR. Perbaikan internal DPR harus
menghendaki adanya lembaga atau badan baru, dilakukan dengan melibatkan semua elemen
seperti RUU Jaminan Produk Halal, RUU Perlindun- terutama fraksi yang ada. Fraksi dapat berperan
gan dan Pencegahan Pembalakan Liar, dan RUU dengan menempatkan anggota yang tepat dalam
Aparatur Sipil Negara. setiap pembahasan RUU. Sedangkan perbaikan
internal pemerintah dapat ditempuh dengan men-
Selain kualitas perencanaan yang bermasalah, jaga konsistensi penyaringan RUU yang dipriori-
baik DPR dan Pemerintah masih memperlihatkan taskan dalam Prolegnas. RUU yang diprioritaskan
koordinasi internal yang lemah. Dampaknya, sudah harus memiliki Naskah Akademis, Naskah
proses pembicaraan tingkat I menjadi terganggu, RUU, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
bahkan tahap- tahap tertentu tidak bisa dimulai
atau akhirnya ditunda. Kita bisa mengamatinya Dalam penyusunan RUU Prolegnas, PSHK
saat: pernah mengusulkan agar Prolegnas disusun
tiap satu tahun saja, tidak untuk 5 (lima) tahun
Pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran yang seperti saat ini. Hal itu terkait dengan arah kerja
berlangsung lama, bahkan sempat mengalami dan mekanisme penganggaran Pemerintah
penundaan dari April hingga berakhirnya Masa maupun DPR yang disusun pada setiap tahunnya.
Sidang II (Desember 2012), ternyata disebabkan Penyusunan Prolegnas seharusnya tidak dilakukan
juga oleh hal teknis, yaitu koordinasi di internal dalam tahun pertama masa jabatan DPR dan
DPR maupun pemerintah yang lemah. Awalnya, Pemerintah. Tahun pertama dapat dioptimal
32 PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013
