Page 33 - MAJALAH 99
P. 33
sebagai tahun persiapan untuk penyusunan terbuka tentang pembentukan daerah provinsi
dokumen-dokumen pendukung seperti Naskah dan kabupaten/kota. Kelima, daftar RUU kumulatif
Akademis serta Naskah RUU. Dengan begitu, terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
potensi timbulnya permasalahan dapat terbaca Pengganti UU menjadi UU.
dan bisa segera ditemukan solusinya. Selain itu,
masyarakat juga dapat lebih banyak berpartisipasi. Dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 ter-
dapat RUU yang menarik perhatian publik antara
Proses RUU yang akan menjadi prioritas juga per- lain yaitu: RUU tentang Organisasi Masyarakat,
lu dibenahi. RUU itu harus melewati persyaratan RUU tentang Keamanan Nasional, RUU tentang
yang ketat. DPR dan Pemerintah harus dengan te- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
gas hanya memprioritaskan RUU yang sudah san- (KUHP), RUU tentang Kitab Undang-undang Hu-
gat siap untuk dibahas. Kesiapan itu merujuk pada kum Pidana (KUHAP), dan RUU tentang Perubahan
ketersediaan terkait dengan dokumen-dokumen Harga Rupiah. RUU itu menarik perha ti an publik
pendukung. RUU itu juga memiliki urgensi yang dengan berbagai alasan. Sebagai contoh, RUU
tinggi untuk dibahas dan memenuhi persyaratan Organisasi Masyarakat menarik perhatian publik
yang sudah ditentukan. Selain itu, dalam penyusu- dan juga melahirkan resistensi publik yang tinggi
nannya juga harus melihat dan memperbaiki hasil karena RUU Ormas berpotensi membatasi hak
evaluasi pelaksanaan Prolegnas sebelumnya. semua orang untuk berkumpul dan berorganisasi.
Oleh karena itu, desain ulang Prolegnas adalah Rekomendasi Prolegnas RUU Prioritas 2013
suatu kebutuhan untuk memulai sebagian
upaya memperbaiki kualitas proses maupun Friksi antara kepentingan untuk memenuhi tar-
l
substansi (rancangan) undang-undang. Desain get kuantitas RUU Prioritas dan target kua itas dari
yang berlaku sekarang sebagaimana yang diatur proses substansi UU yang disahkan melahirkan
UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan permasalahan yang tidak jua terselesaikan selama
Peraturan perundangan harus ditinjau ulang dan ini di DPR. Sistem perencanaan legislasi melalui
dipersiapkan revisi terbatas. Jika tidak, DPR dan Prolegnas yang sekarang digunakan oleh DPR
Pemerintah hanya akan mengulang kesalahan dan Pemerintah berpotensi besar menghasilkan
tanpa upaya menuntaskan akar permasalahan. kegagalan capaian dari aspek kuantitas. Dengan
kata lain, Pemerintah maupun DPR masih terjebak
Prolegnas RUU Prioritas 2013 dalam situasi yang menyebabkan mereka sulit
lepas dari kegagalan mencapai target, khususnya
Sebanyak 70 RUU telah ditetapkan masuk Pro- prioritas tahunan. Penyebabnya adalah desain
legnas RUU Prioritas Tahun 2013. Penetapan itu Prolegnas yang tidak memperkirakan kapasitas
disahkan pada 13 Desember 2012 dalam sidang dan beban kerja kedua belah pihak. Visi, misi, arah
paripurna di DPR. Dari 70 RUU yang masuk dalam kebijakan, dan skala prioritas seharusnya disusun
Prolegnas antara lain 31 RUU dalam tahap pem- dengan baik diawal pembentukan Prolegnas da-
bicaraan tingkat I. Kemudian 2 (dua) RUU dalam lam tataran pelaksanaan sehingga kesalahan yang
tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg), 25 sama tidak terus menerus berulang.
RUU dalam tahap akhir penyusunan terdiri dari
19 RUU dari DPR dan 6 (enam) dari pemerintah. DPR dan Pemerintah perlu memiliki daftar RUU
Kemudian, 5 (lima) RUU sedang disiapkan oleh mana saja yang memiliki tingkat urgensi yang pa-
DPR dan 7 (tujuh) RUU lainnya baru disiapkan oleh ling tinggi sampai yang terendah. Daftar itu dapat
pemerintah. menjadi panduan DPR dan Pemerintah untuk
menentukan mana yang harus didahulukan dalam
Selain juga disepakati 5 (lima) RUU yang bersifat pembahasannya. Hal itu penting agar DPR tidak
kumulatif terbuka. Kelima RUU bersifat kumulatif dan Pemerintah tidak berfokus pada kuantitas dan
terbuka adalah daftar RUU kumulatif terbuka ten- mengabaikan aspek kualitas. Selain itu, RUU itu
tang Pengesahan Perjanjian Internasional. Ked- juga sudah harus memiliki dokumen-dokumen
ua, daftar RUU kumulatif terbuka akibat putusan pendukung yang lengkap sehingga pembahasan
Mahkamah Konstitusi. Ketiga, daftar RUU kumu- terarah dan tidak tertunda hanya karena menung-
latif terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan gu persiapan dokumen. Hal itu juga akan mening-
Belanja Negara. Keempat, daftar RUU kumulatif katkan kualitas dari UU yang disahkan kelak.
PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013 33
