Page 38 - MAJALAH 99

PENGAWASAN

didorong penerapan skema merancang program subsidi
feed in tariff untuk menunjang langsung yang bisa tepat sasaran
program elektrifikasi nasional kepada penduduk berpenghasil-
yang lebih feasible. an rendah dan mis kin. Bukan BLT,
melainkan dalam bentuk cash
“Dengan menerapkan kebijak- transfer (ber da sarkan data akurat

an feed-in tariff, harga listrik kependudukan),” ujarnya.
di setiap daerah berbeda-beda
bergantung pada nilai investasi, Dia menambahkan, harus
kapasitas pembangkit, dan jenis dilaku kan efisiensi terhadap cost
energi terbarukan yang diman- operasional PLN, berdasarkan
faatkan. Penggunaan/peman- hasil audit investigatif BPK yang
faatan energy mix seperti panas menemukan adanya pemboros- Jika ditambah kenaikan TTL,
bumi,”ujarnya. an pengelolaan energi primer di Lanjutnya, Dia khawatir akan
PLN tahun 2009/2010 mencapai banyak industri kecil gulung
Terkait Subsidi BBM dan Sub sidi Rp 37 triliun. “Saya mengusulkan
Listrik, lanjut Satya, tren subsidi bahwa subsidi BBM dialihkan tikar dan terjadi deindustrialisasi
yang akan meningkatkan
energi selalu mengalami pening- secara bertahap dalam lima
katan dalam setiap penetap an tahun ke depan untuk subsidi pengangguran serta kemiskinan.
anggaran. Bahkan dalam APBN energi terbarukan dalam Kajian Komprehensif
2012, subsidi energi sebesar Rp rangka membangun ketahanan
168,5 triliun yang terdiri dari energi,”katanya. Karena itu, Aria Bima menya-

subsidi BBM Rp 123,5 triliun dan ran kan pemerintah meng kaji se-
subsidi listrik Rp 45 triliun. Sementara Wakil Ketua Komisi cara komprehensif masalah tarif
VI DPR Aria Bima secara tegas dasar listrik ini. Dia meminta Pe-
Sementara dalam APBN-P menolak keputusan pemerin- merintah jangan hanya melihat
2012, subsidi energy membeng- tah yang menaikkan tarif dasar masalah TDL dari aspek penyela-
kak menjadi Rp 225 triliun, untuk listrik (TDL) per 1 Januari 2013. matan APBN, tapi harusnya lebih
subsidi BBM sebesar Rp 137,37 Menurutnya, kenaikkan TTL akan kepada penyelamatan ekonomi
triliun dan Rp 65 triliun untuk semakin membebani industri dan secara umum. "Rekomendasi
subsidi listrik (cadangan fiskal Rp melemahkan daya saing nasio- Panja Daya Saing DPR yang me-
23 triliun). Subsidi energi dalam nal. “Industri kecil dan padat minta pemerintah menciptakan
APBN 2013 juga membengkak karya merasakan beban berat iklim kondusif bagi peningkatan
menjadi Rp 274,7 triliun. Dari menyusul kenaikan tarif dasar daya saing nasional juga harus
besaran tersebut, subsidi BBM Rp listrik,” katanya diperhatikan,” kata Aria.
193,8 triliun dan Rp 80,9 triliun.
Aria mengatakan, akibat rezim Pemerintah, lanjutnya, juga
Pemerintah, lanjutnya, harus perdagangan bebas, industri perlu memperhatikan prinsip
me akukan pengelolaan ang- nasional harus bersaing ketat pro-growth, pro-poor, dan pro-
l
garan subsidi energi khusus nya dengan produk impor, bahkan job yang dicanangkan Presiden
subsidi BBM secara ketat untuk di pasar dalam negeri sendiri. Susilo Bambang Yudhoyono
menghindari terjadinya pem- Kenaikan TDL, katanya, akan sendiri. Artinya, kebijakan
bengkakan pada APBN berjalan semakin melemahkan daya saing terkait tarif dasar listrik tidak
2013. “Pemerintah harus me- produk dalam negeri. “Apalagi hanya mempertimbangkan
rubah paradigma subsidi BBM. bunga bank yang harus ditang- pembangun an infrastruktur
Saat ini, pola subsidi masih ter- gung industri kita jauh lebih (pro-growth), melainkan juga
fokus pada harga BBM, padahal mahal daripada negara kompeti- dampaknya bagi kemungkinan
BBM bersubsidi banyak disalah- tor. Sementara masih buruknya terjadinya PHK massal (pro-job)
gunakan dan tidak tepat sasaran infrastruktur berakibat tingginya dan meningkatnya penganggu-
karena harganya terlalu murah. biaya transportasi,” kata legisla- ran dan kemiskinan (pro-poor).
Ke depan, pemerintah harus tor asal Fraksi PDI Perjuangan ini. (si)

38 PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013