Page 43 - MAJALAH 99
P. 43
penegak hukum?. Bagaimana DPR bekerja dalam jadi agenda segera setelah Indonesia merdeka?
waktu yang cukup sempit 1,5 tahun, apalagi
menjelang pelaksanaan pemilu? Berikut petikan Itu dia begitu KUHAP mau diganti mereka
wawancaramya. kelabakan, mereka nggak mau diganti, untuk
apa itu diganti. Mereka sudah keenakan bisa
Draf RUU KUHAP akhirnya datang juga ya? sewenang-wenang dengan dalih menjalankan
perintah UU. Kalau hakim dalilnya lebih hebat
Iya akhirnya pemerintah menyerahkan drafnya lagi, jangan meng-intervensi kekuatan kehakiman
kepada DPR setelah lama dinanti akhirnya datang padahal yang namanya intervensi kekuasaan
juga. Kita masih menunggu ini dibicarakan kehakiman adalah kalau mereka menyidangkan
dalam rapat Badan Musyawarah untuk kemudian perkara lalu kita telepon hakimnya tolong
ditentukan apakah dibahas di Komisi III atau lintas menangkan si A. Nah itu baru intervensi, sekarang
komisi. Maunya kita tentu saja di Komisi III karena silahkan putuskan perkara sesuka hati dengan
ini bidang kita dan untuk menjaga sinkronisasi syarat jangan melanggar UU. Sekarang mereka
dengan undang-undang terkait yang juga dibahas mengusung teori yang hanya ada di abad ke 16.
di Komisi III.
Teori abad ke-16?
Dalam rapat kerja anda terus mengingatkan
pemerintah segera menyerahkan draf RUU Saya punya catatan dalam sidang judicial
KUHAP? review di MK terkait UU Sistem Peradilan
Anak. Mari kita lihat, teori Leica Marzuki yang
Iya, ini penegak hukum sudah sangat menyebut kekuasaan kehakiman merupakan
dienakkan, KUHAP itu sudah menjadi mata kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan
pencaharian bagi mereka. Dengan KUHAP peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
sekarang mereka seakan-akan hidup di negara Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA
yang bisa semau-maunya, sewenang-wenang, itu dan badan peradilan yang berada dibawahnya
inti hakekatnya. dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
Kenapa bisa begitu? peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan oleh
Karena KUHAP kita diambil dari KUHAP Belanda. sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah disini tidak
Nah roh dari KUHAP Belanda itu adalah Belanda ada kata-kata mereka tidak boleh melanggar UU,
selalu benar inlander selalu salah. Ini yang nggak ada. Dia menggunakan teori kekuasaan
menjadi penyebab utamanya. Jadi walaupun yang merdeka yang melekat secara inheren
ngomong kelangit ke tujuh pokoknya inlander pada kekuasaan yang mandiri - self standing
salah aja. Inilah yang kita adobsi dari KUHAP mengandung makna terlepas dari pengaruh
Belanda itu, hanya bedanya kata Belanda-nya kekuasaan pemerintah dan kekuasaan manapun.
diganti dengan penegak hukum. Sekarang
kondisinya menjadi, penegak hukum selalu benar Pendapat ini disampaikan dalam sidang MK
walaupun melanggar UU sedangkan pencari ya?
keadilan selalu salah. Makanya saya selalu bilang Iya, Leica Marzuki, Bagir Manan, Romli
begitu seorang manusia biasa dilantik menjadi Atmasasmita masih dengan pendekatan teori
polisi, maka berubahlah statusnya menjadi abad pertengahan, dimana sekarang kehidupan
malaikat, karena yang tidak pernah salah itu sudah digital itu sudah nggak laku lagi, artinya
hanya malaikat. Begitu juga begitu dilantik hakim-pun dalam melaksanakan tugasnya
jadi jaksa berubah statusnya menjadi malaikat. kalau melanggar UU, dia bisa dihukum. Jangan
Apalagi hakim, begitu seseorang dilantik menjadi campur adukkan antara melanggar UU dengan
hakim berubah statusnya menjadi malaikat, dia yurisprudensi. Jadi yurisprudensi itu adalah
nggak akan mungkin khilaf, wong lupa aja nggak sesuatu yang belum diatur dalam UU. Jangan lagi
mungkin. Itulah yang menjadi momok hancurnya dipakai bahwa hakim itu hanya terompet UU.
hukum kita.
Kenapa?
Jadi istilah Betawinya kudu harus diganti ya.
Tapi kenapa bisa berlarut-larut, harusnya ini Itu cerita abad pertengahan waktu itu hukum
PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013 43
