Page 48 - MAJALAH 99
P. 48
LEGISLASI
naan keuangan negara oleh Menteri Keuangan/ pembangunan dan menunjukkan arahnya. Nah,
Menteri Dalam Negeri. “Serta perlu adanya pe- kalau kita lihat UU 17/2003 itu fungsi perenca-
meriksaan secara berkala terhadap pengelolaan naan secara kelembagaan Bappenas memang
keuangan negara tersebut,” katanya. sangat minim. UU 17/2003 itu fungsinya lebih
pada akuntasi keuangan negara, bukan bicara
Hal itu sebagai masukan atas pasal 10. Semen- pada kegiatan implementasi pembangunan dari
tara untuk pasal 17 dan 25, PPATK mendorong rencana yang telah disusun,” kata politisi PDIP itu
adanya identifikasi dan verifikasi terhadap sumber di Jakarta, Selasa (11/12).
pembiayaan, khususnya yang berasal dari kredi-
tor swasta. “Hal tersebut bertujuan agar sumber Ditambahkan, revisi UU 17/2003 diperlukan
pembiayaan tersebut dipastikan berasal dari harta untuk penguatan sistem perencanaan, implemen-
kekayaan/dana yang sah/legal,” tambahnya. tasi dan pengawasan pembangunan. Dia mema-
parkan, UU 17/2003 lebih mengedepankan fungsi
Identifikasi dan verifikasi terhadap asalusul akuntansi dan hampir meniadakan tujuan akhir
sumber pembiayaan tersebut dapat dimintakan dari implementasi pembangunan. Di sisi lain, ada
informasinya kepada PPATK. Kemudian perlu UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pem-
juga diterapkan prinsip kehati-hatian dengan bangunan Nasional yang mengamanatkan peren-
pendekatan tidak hanya berdasarkan pada aspek canaan saja tanpa cerita mengenai mekanisme
keuntungan. penganggaran dan pengawasan implementasi
Dalam memberikan pinjaman dan/atau melaku- pembangunan.
kan penyertaan modal tersebut perlu diperhatikan “Menurut saya mekanisme kedua UU harus
upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang diselaraskan dengan merevisi UU 17/2003 agar
oleh pelaku kejahatan karena telah pinjaman dan/ implementasi dari perencanaan dapat terkontrol.
atau penyertaan modal dari pemerintah. Diusul- Kadang terjadi perbedaan antara RKP (Rencana
kan perlu adanya koordinasi dengan PPATK. Kerja Pemerintah) dan tujuan akhir, kadang secara
Dalam rapat ini, sebagian anggota Baleg juga tiba-tiba muncul istilah multiyears yang tidak
bertanya tentang cara kerja PPATK yang berhasil pernah direncanakan dan dianggarkan,” ujarnya
mengungkapkan sejumlah pejabat yang transak- menjelaskan.
sinya dinilai mencurigakan. Namun PPATK tidak Oleh karena itu, lanjutnya, sistem perencanaan
bisa menjawabnya karena menyangkut rahasia harus diperkuat agar dapat pula mengawasi
yang dilindungi oleh undang-undang. proses realisasi dari RKP. Dengan demikian, apa
Menurut Yusuf, prinsip dalam pengelolaan yang sudah tersusun dalam perencanaan dapat
keuangan negara harus akuntabel berorientasi terimplementasikan secara maksimal dan tidak
pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, ke- terjadi lagi penyelewengan perencanaan, teru-
terbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, tama dalam proyek-proyek pembangunan.
dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Arif mengakui, revisi UU 17/2003 sebenarnya
yang bebas dan mandiri. telah dimasukkan dalam Program Legislasi Na-
Sementara itu Anggota Komisi XI DPR Arif Budi- sional (Proglegnas) 2012, namun hal ini belum
manta mengatakan revisi Undang Undang No.17 bisa dilakukan karena banyaknya undang-undang
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu di- lain yang harus disahkan.
lakukan. Tujuannya, agar perencanaan yang telah “Kita sudah masukkan itu ke Prolegnas 2012
disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan tapi itu tidak selesai, saya sarankan pemerintah
Nasional (Bappenas) dapat terimplementasikan khususnya Bappenas untuk melakukan inisiatif
secara maksimal. penyiapan RUU 17/2003, ini harus inisiatif dari
“Intinya begini, Bappenas fungsinya itu ‘make pemerintah bisa cepat pembahasannya,” katanya.
a dreams come true’, Bappenas susun ‘road map’ (nt)
48 PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013
