Page 47 - MAJALAH 99
P. 47
nyelenggara negara dan kerabatnya serta pengu- keuangan negara meliputi proses perencanaan
saha hitam, Indonesia diambang kehancuran dari dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan,
tahun ke tahun bukan semakin bersih dan maju pertanggungjawaban dan pemeriksaan. “Jika
tapi sebaliknya menuju kehancuran,” katanya. dalam pengelolaan ada penyimpangan, maka
proses selanjutnya adalah penegakan hukum baik
Ia mencontohkan soal kasus banjir yang baru- perdata maupun pidana,” katanya.
baru ini terjadi. Menurut dia, banjir sepertinya
dianggap hal sepele oleh para penyelenggara Ia mengatakan saat ini Badan Legislasi (Baleg)
negara bahkan dianggap merupakan hak penda- DPR sedang melakukan perubahan terhadap
patan baru bagi oknum-oknum tertentu untuk UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
merencanakan, menganggarkan, melaksanakan Negara. Baleg DPR pun berharap perubahan yang
program penanganan banjir tersebut yang diambil dibahasnya kali ini hasilnya bisa berkualitas dan
dari keuangan negara. maksimal.
Masalahnya, kata Dimyati, uang rakyat yang su- Dalam sebuah kesempatan, Dimyati menga-
dah dianggarkan itu justru tidak mampu menye- takan, pembahasan RUU ini perlu kehati-hatian
lesaikan persoalan banjir. “Yang jadi pertanyaan mengingat UU ini sangat urgen dan penting serta
kemana uang atau anggaran pembangunan yang mengingat problematika dari UU ini sebelumnya
sudah trilyunan rupiah dihabiskan untuk program- dianggap tidak sistemik dan tidak berkualitas,
program tersebut,” ujarnya. sehingga orang mudah melakukan pelanggaran-
pelanggaran serta mudah melakukan KKN.
Dimyati menjelaskan pengelolaan keuangan
negara diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2003 Sementara itu anggota Baleg DPR dari Fraksi
tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun PKS, Abdul Hakim mengatakan DPR mengingin-
2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU kan RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun
Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pen- 2003 tentang Keuangan Negara dapat mewujud-
gelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kan sebuah sistem penyelenggaraan keuangan
yang selanjutnya diiringi dengan lahirnya UU No- negara yang efektif, efisien sesuai dengan prinsip
mor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan good governance untuk sebesar-besarnya kemak-
Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 tahun muran rakyat.
2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor
33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuan- “RUU ini diharapkan mampu memberikan
gan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan jamin an kepada keuangan negara terkait dengan
Daerah dan undang-undang turunannya. pendapatan negara yang diperoleh dalam sebuah
perlindungan regulasi yang se-aman mungkin
Di dalam undang-undang tersebut, pengelolaan tidak bisa dikorup.” kata Abdul Hakim di Gedung
DPR, Jakarta, Senin (14/1).
Dalam pembahasan perubahan atas UU Nomor
17 tahun 2003 tentang keuangan negara ini, Ba-
leg DPR mengundang Pusat Pelaporan dan Anali-
sis Transaksi Keuangan (PPATK). Di dalam rapat
tersebut, Baleg DPR meminta masukan mengenai
aturan terkait pencucian uang. PPATK juga di-
minta membantu memperkuat keuangan negara.
“Kita harapkan peran PPATK dalam memperkuat
sistem keuangan, kita harapkan ada masukan
dalam perubahan UU ini,” ujar Ketua Baleg DPR,
Ignatius Mulyono, dalam rapat beberapa waktu
lalu.
Dalam paparannya, Kepala PPATK Muhammad
Yusuf menyatakan bahwa perlu adanya pembi-
PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013 47
