Page 44 - MAJALAH 99
P. 44
LEGISLASI
masih terbatas. Kalau hakim hanya berpedoman saya di MK, hal ini tidak ada kaitan dengan
pada patokan UU maka banyak yang tidak persidangan tetapi sebelum hakim melaksanakan
tercover oleh UU karena masih terbatas. Jadi kekuasaan kehakiman dalam bentuk persidangan
hakim harus menemukan hukum bukan hanya kita mewajibkan bagi mereka untuk diversi. Apa
sekedar terompet UU. Di abad 21 ketika produk itu diversi yaitu perkara dalam peradilan anak
legislasi sudah semakin lengkap teori itu sudah harus dilakukan restorative justice.
tidak berlaku lagi.
Aparat penegak hukum lain bagaimana?
Sanksi terhadap pelanggaran UU oleh aparat,
oleh hakim? Dalam peradilan anak yang namanya diversi
itu artinya hakim, jaksa, polisi itu mempunyai
Kalau di ranah pro-justicia belum ada. Kasus kewajiban untuk tidak menyelesaikan perkara
hakim agung Yamanie misalnya dinyatakan di peradilan, itu wajib hukumnya kalau tidak
melanggar kode etik, melanggar UU lalu dilaksanakan maka ancaman pidana. jadi
dipecat, pidananya gimana tidak jalan. Presiden melaksanakan diversi dalam bentuk restorative
melanggar UU hukumannya jelas di-impeach oleh justice tadi. Apa itu diversi yaitu memperlakukan
DPR, hakim selalu berdalih jangan melanggar perkara ini dengan mendamaikan kedua belah
independensi hakim, melanggar kebebasan pihak terlebih dahulu. Coba bayangkan anak-
hakim, itu selalu menjadi alasan, itu teori abad ke anak kita berantem, lalu disidang di pengadilan.
16. Pendidikannya jadi terlantar, masa depannya
terlantar, masuk penjara, disana malah belajar
Teori abad 21 bagaimana? kriminal sama napi dewasa bahkan disodomi.
Teori yang paling modern yang kita tahu Padahal kasus berantem anak itu terjadi di seluruh
sekarang adalah teori kedaulatan rakyat, itu Indonesia. Kalau nggak percaya coba nongkrong
yang terjadi di era reformasi sekarang tapi di depan sekolah, setiap hari coba lihat ada
sisa-sisanya masih berjalan. Hal ini karena tidak anak yang berantem? Saya berani taruhan
perubahan kekuatan yudikatif tidak seimbang pasti ada karena itu bagian dari kehidupan
dengan kekuatan legislatif. Kekuasaan legislatif anak-anak. Apa iya diperlakukan dengan cara
sudah maju menerobos abad ke 21. Sementara seperti peradilan biasa? ya tidak bisa. Maka itu
pendekatan kekuatan eksekutif dan legislatif lah kita buat apa yang namanya restorative
masih bersandar pada pemahaman abad ke-16. justice artinya terhadap mereka kita berlakukan
diversi. Lalu dimana dosanya kalau kita katakan
Bisa dikatakan perdebatan di MK sudah penegak hukum yang tidak melakukan diversi
seperti pembahasan pendahuluan RUU KUHAP harus diberikan sanksi pidana. Publik pasti sudah
ya? mencatat kalau ini sering jadi mata pencarian
aparat. Ada anaknya toke berantam, kemudian
Betul, sejumlah hakim mewakili Ikatan Hakim ditahan dan ditunggu setorannya, kalau lawannya
Indonesia (IKAHI) keberatan pada ancaman sama-sama anak toke, dua-duanya ditahan. Itu
pemidanaan hakim pada Undang-undang (UU) kejadiannya sekarang. Saat disidang jaksa dapat
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan lagi, kalau tidak nurut dituntut sekian tahun, duit
Pidana Anak. Mereka salah dalam UU itu tidak lagi.
ada intervensi terhadap kekuasaan peradilan,
yang ada adalah sebelum terjadi persidangan Sepertinya pembahasan RUU KUHAP akan
kita memberikan sanksi bagi hakim kalau tidak penuh perdebatan dan kepentingan penegak
melaksanakan restorative justice. Kalau dia hukum ya?
melaksanakan itu tidak ada masalah. Jadi mereka
wajib memperlakukan keadilan restoratif justice Saya rasa pembahasannya akan ramai memang,
artinya terhadap mereka yang berperkara itu karena disitu banyak pelanggaran UU yang
diwajibkan untuk dilakukan perdamaian, amanat dilakukan oleh penegak hukum, mereka nggak
UU ini perlu ada perdamaian. Kalau korban mau diberi sanksi. Bagaimana caranya hukum
menerima perdamaian maka perkaranya wajib ditegakkan kalau pelanggaran UU tidak diberikan
dihentikan. Maka saya katakan dalam pembelaan sanksi. Kita jadi bertanya untuk apa bikin UU.
44 PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013
