Page 41 - MAJALAH 99

Indonesia, lanjutnya, merupakan negara yang mengatakan, anggaran terbesar merupakan
besar dalam memberikan subsidi bagi masyarakat, subsidi namun kita ketahui, seringkali sasaran
hal ini membuat kondisi fiscal kita kurang sehat. subsidi minyak tidak tepat sasarannya. Karena itu,
“Negara ini merupakan Negara kepulauan dan usulnya, idealnya anggaran dapat dialihkan untuk
membutuhkan infrastruktur lebih banyak seperti pembangunan infrasatruktur di Indonesia. “Komisi
dibidang pelabuhan, bandara, jalan bila tidak ada V DPR akan mendorong kalau ingin bangsa ini
interkoneksi laut udara dan jalan tidak tercapai maju maka Infrastruktur harus ditingkatkan
sulit sekali pembangunan tercapai,”ujarnya. karena keluhan daerah itu infrastruktur yang tidak
layak,”lanjutnya.
Keberpihakan Kawasan Timur
Khusus pembangunan jalan raya, Muhidin
Muhidin mengakui, pada Tahun anggaran 2013 mengatakan, dirinya optimis jalan nasional pada
ini memang sudah ada keberpihakan pemerintah tahun 2014, 95 persen layak namun itu hanya
yang mendorong pembangunan infrastruktur sejumlah 38.500 jalan Negara saja dibandingkan
ke kawasan Timur. “Mulai tahun anggaran lalu, jalan propinsi/kabupaten yang jumlahnya lebih
Presiden dalam APBNP memberikan prioritas yang banyak dan kondisi yang tidak layak.
luar biasa tapi baru 6 Propinsi, harusnya secara
umum setiap Propinsi diberikan prioritas sehingga “Untuk jalan nasional tidak ada masalah
konektivitas menjadi lebih baik dari jawa dan luar tetapi bagaimana dengan jalan daerah, propinsi
jawa sehingga nilai cost dapat ditekan dan daya kabupaten yang hanya mampu dipelihara 30
saing meningkat,”ujarnya. persen ada lebih 50 persen tidak dapat ditangani.
Ini persoalan besar yang harus ditangani,”katanya.
Dia menambahkan, melihat kebutuhan
Kementerian Pekerjaan Umum itu sebesar Rp. 109 Menurutnya, terdapat lebih 450 ribu jalan
Triliun namun yang dianggarkan hanya sekitar 77 daerah yang masih bermasalah. termasuk juga
Triliun. “Jadi ini jauh sekali dari kebutuhan yang persoalan irigasi yang dikelola oleh daerah dan
ada. di bidang perhubungan kebutuhannya Rp. propinsi. “khusus irigasi, Negara wajib mengelola
55 Triliun sementara dana yang ada 34 triliun irigasi yang berkapasitas 3000 hektar keatas
jadi ada deadlock 21 Triliun. Kesimpulannya yaitu sementara sisanya itu wewenang daerah dan
angka besar tetapi dibandingkan kebutuhan propinsi,”katanya.
masih terbatas,”katanya.
Jika melihat target swasembada pangan,
Menurutnya, Infrastruktur itu merupakan Muhidin mengaku target tersebut tidak akan
lokomotif pertumbuhan ekonomi, sementara tercapai karena persoalan irigasi di daerah masih
investasi bisa masuk ke Indonesia apabila banyak yang tidak berfungsi dan layak. Karena
infrastruktur itu bagus. Bahkan, Pelabuhan memang itu, dikelola oleh daerah dan propinsi
hub internasional saja, Indonesia belum punya yang memiliki keterbatasan dari sisi anggaran.
bahkan kalah dengan Negara Vietnam. “Komisi
V DPR RI akan memberikan dorongan untuk Karena itu, tambahnya, perlu adanya revisi
terciptanya pelabuhan hub internasional. Kita UU tentang jalan tekait wewenang pemerintah
punya pelabuhan banyak tetapi tidak ada yang pusat dalam mengelola jalan daerah. “Harapan
menjadi kebanggaan luar biasa dan semua harus pemerintah dapat fokus menyelesaikan persoalan
dibawa ke Singapura padahal itu Negara yang infrastruktur baik dari sisi biaya atau anggaran.
kecil,”paparnya. Ke depan kita harapkan masyarakat bisa sejahtera
seiring dengan perbaikan infrastruktur yang
Menyinggung pengalihan subsidi, Muhidin ada,”jelasnya. (si)

Komisi V DPR RI akan memberikan dorongan untuk terciptanya
pelabuhan hub internasional. Kita punya pelabuhan banyak tetapi tidak
ada yang menjadi kebanggaan luar biasa dan semua harus dibawa ke

Singapura padahal itu Negara yang kecil

PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013 41