Page 46 - MAJALAH 99
P. 46
LEGISLASI
Revisi UU 17/2003 Wujudkan
Good and Clean Governance
Foto: wy.
Pengelolaan keuangan negara dianggap penuh rekayasa destruktif yang massif,
terstruktur dan sistematis dalam pengadaan barang dan jasa, baik jasa konsultan, jasa
konstruksi maupun pengadaan barangnya itu sendiri. Pemerintah dianggap seakan-
akan membiarkan metode dan cara kolusif, koruptif, maupun nepotisme yang dilakukan
oleh oknum-oknum penyelenggara negara yang bekerjasama dengan pengusaha hitam
untuk melakukan perampokan terhadap uang negara.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Keuangan turut serta merampok bersama-sama baik untuk
Negara, Dimyati Natakusumah (F-PPP) mengata- kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya
kan kolaborasi tersebut layak mendapat predikat dan untuk melanggengkan kekuasaannya juga.
sebagai penjarahan. Menurut Dimyati, penjarahan
tersebut dilakukan dengan melibatkan keluarga- “Hampir di semua sektor posisi strategis baik
nya, kerabatnya atau kelompoknya yang bersama- di pemerintah pusat maupun di pemerintahan
sama merampok keuangan negara di APBN dan daerah, ada oknum-oknum yang sangat menen-
APBD baik yang berasal dari pendapatan sektor tukan di dalam penyelenggara negara di republik
pajak, non pajak (PNBP), pinjaman ataupun hibah. ini yang jumlahnya cukup banyak melakukan pe-
nyimpangan terhadap keuangan negara,” ujarnya.
Bahkan politisi dari Partai Persatuan Pembangu-
nan (PPP) itu menilai penyelenggara negara yang Parahnya lagi lanjut Dimyati, penyimpangan
mendapatkan amanah untuk mengelola keuang- atau praktek-praktek jahat tersebut dianggap
an negara malah menjadi aktor pengendali dan wajar dan lumrah. “Akibat ulah oknum-oknum pe-
46 PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013
